RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) meluncurkan buku berjudul “Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” pada Jumat (15/2/2019) di aula KAHMI Center, Jakarta. 

Buku ini merupakan ekstraksi dari Simposium Kebangsaan ke-3 KAHMI yang diselenggarakan pada 21 Desember 2018 lalu di Jakarta. Para penulis buku ini terdiri atas beragam latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pengamat dan pelaku kebijakan, termasuk diantaranya Rektor Institut Pertanian Bogor dan Rektor Universitas Brawijaya.

Kehadiran buku ini merupakan wujud kepedulian dan sumbangsih KAHMI terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola pangan di Indonesia. 

KAHMI menilai bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari isu ketahanan dan kedaulatan pangan. 

Penyerahan buku "Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional" oleh Presidium MN KAHMI kepada para penulis.

Oleh karenanya kumpulan gagasan dan pemikiran KAHMI diharapkan mampu memberi masukan kepada Pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyelesaikan akar persoalan terkait pangan yang ada di negeri ini.

“Tanpa adanya ketahanan pangan, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional”, kata Prof. Siti Zuhro, Presidium MN KAHMI.

Peluncuran buku ini diiringi dengan penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang saat ini berkontestasi dalam Pemilu 2019. 

Buku diterima oleh Arif Rosyid yang mewakili TKN Jokowi-Ma'ruf, serta Ferry Juliantono dan Dahnil Simanjuntak yang mewakili BPN Prabowo-Sandi.

Arif Rosyid mewakili TKN Jokowi-Ma'ruf, dan Dahnil Simanjuntak mewakili BPN Prabowo-Sandi.

Melalui penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon Presiden-Wakl Presiden, diharapkan siapapun yang nanti akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan mampu merumuskan peta jalan kebijakan untuk kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“KAHMI memiliki perhatian tinggi agar isu pangan tetap menjadi prioritas dalam visi-misi calon Presiden/Wakil Presiden yang diturunkan melalui program kerja dengan arah dan cara yang tepat, sehingga mampu menjadi perekat kebangsaan dan memperkuat ketahanan Nasional”, kata Siti Zuhro.

Menurut Prof Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari selaku editor, secara substansial buku ini membedah persoalan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada setiap rezim pemerintahan di Indonesia. 
Secara khusus, buku ini juga menyajikan hasil-hasil analisa terhadap persoalan pangan pokok dan pertanian dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi politik. Dinamika politik dan kebangsaan yang mewarnai setiap periodesasi kepemimpinan rezim terkait isu-isu ketahanan nasional juga diuraikan secara rinci. 

Terakhir, buku ini membuka perspektif masa depan pangan dan pertanian, arah kebijakan jangka panjang, terutama fenomena Revolusi Pertanian 4.0 yang akan menentukan wajah pangan dan pertanian Indonesia ke depan.

“Perlu diketahui, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus menjadi komitmen pemerintah dan negara. Sebab, kepemimpinan yang berjalan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Semoga peluncuran buku ini mampu memberukan sumbangsih pemikiran untuk perbaikan kondisi pangan di negeri ini,” jelas Bustanul Arifin yang merupakan guru besar di Universitas Lampung.

Beberapa tokoh nasional juga memberikan testimoni dalam peluncuran buku ini, di antaranya Dr Mustafa Abubakar (mantan Menteri BUMN dan Direktur Utama Bulog), Dr Bayu Krisnamurthi (mantan Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Perdagangan), Yeka Hendra Fatika (Direktur Eksekutif PATAKA), dan Nur Iswan (pelaku usaha perberasan).

Kegiatan peluncuran buku diakhiri dengan penyerahan secara simbolik buku ini kepada para penulis yang berkesempatan hadir, yaitu Prof Bomer Pasaribu, Dr M Fadhil Hasan, Ir Khudori, dan Dr Ifah Munifah. 

Adapun penulis lainnya yang turut berkontribusi terhadap isi buku namun berhalangan hadir, antara lain Dr Arif Satria (Rektor IPB), Prof Nuhfil Hanani (Rektor Universitas Brawijaya), Ahmad Alamsyah Saragih (Ombudsman RI), Prof Husen Sawit, Prof Didin S. Damanhuri, dan Prof Hasbullah Thabrany.

Sumber : Rilis

Editor : Mohd Moralis