RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ahli Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan harus dikelola dengan baik. Hal ini karena persoalan lapan dan rutan masih terus terjadi hingga saat ini.

"Sejak saya menjabat menteri Hukum dan HAM 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah. Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk. Karena itu, lapas yang sudah melebihi kapasitas akan selalu menimbulkan masalah," kata Yusril, di Jakarta, Jumat (12/1/2019).
   
Berbagai persoalan lapas seperti keributan narapidana, kepemilikan narkoba, over kapasitas, jual-beli kamar, penyalahgunaan wewenang oleh oknum lapas dan masalah lainnya masih terus terjadi.

Menurut Yusril, masalah-masalah tersebut sulit diatasi lantaran pihak-pihak yang menangani belum memahami benar kondisi yang ada.

Saat ini, anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun seharusnya ada penambahan lapas atau rutan.

"Dulu ketika saya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, saya bisa membangun Cipinang dan Salemba. Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujar Yusril mempertanyakan. 

Oleh karena itu, kata Yusril, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan. Paling tidak, spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara, karena mengerti masalah penjara.
 
"Kalau tidak bisa diubah pemimpinnya, ya akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan dan sebagainya," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang Ini.