RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada dirinya. Jokowi mengambil contoh kasus seorang ulama yang tersangkut kasus dugaan kekerasan.

"Jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli. Kalau sudah memukuli orang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya nggak?" ujar Jokowi saat Deklarasi Ulama Madura di Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018).

Namun Jokowi tidak menyebut nama ulama yang diduga melakukan kekerasan itu. Jokowi meminta ulama yang tersangkut kasus hukum karena bersalah tidak lantas menyebut terjadi kriminalisasi ulama.

"Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya saya sih nggak ngerti. Pasti polisi bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kalau tidak ada kasus, tahu-tahu kena masalah hukum, itu namanya kriminalisasi. Itu saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukumnya, ya kita sulit," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak anti terhadap ulama. Sebagai buktinya, ia meneken keppres mengenai Hari Santri Nasional.

"Saya itu masuk ke ponpes beberapa kali. Hari ini dengan ulama. Kemarin saya masuk ke Ponpes Tebuireng, Ponpes Tambakberas, Ponpes Darul Ulum, Ponpes Bahrum Ulum, dan yang menerbitkan Keppres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Lho kalau kita anti-ulama, nggak mungkin ada Hari Santri," kata Jokowi.