PEKANBARU (HR)-Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar, Erizal Muluk, menolak wacana Pergantian Antar Waktu yang sebelumnya dilontarkan Indra Mukhlis Adnan, selaku Ketua DPD Golkar Provinsi Riau kubu Agung Laksono.

Sebelumnya, Indra sempat mengancam akan melakukan PAW bagi anggota DPRD di Riau dari Partai Golkar, yang tidak patuh terhadap pihaknya. Hal itu seiring dengan keluarnya putusan Kementerian Hukum dan HAM, yang mengakui pengurus Partai Golkar versi Agung Laksono.

Menyikapi pernyataan itu, Erizal Muluk yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan pernyataan itu. Menurutnya, tidak ada dasar kepengurusan Indra Adnan, yang mengaku sebagai Koordinator Partai Golkar Wilayah Sumatera untuk memberlakukan PAW terhadap anggota Dewan.

Sebab, untuk anggota DPRD, ada aturan mainnya. Selain itu, ada pula undang-undang yang harus dipatuhi dalam memberhentikan seorang anggota Dewan.

"Siapa yang mau mem-PAW-kan kami, sebelum ada SK resmi dari DPP terkait pengangkatan Indra sebagai Korwil, kami tidak mengakuinya. Penggantian Dewan ada aturannya, di Golkar juga ada PD/PRT untuk menggantikan seseorang," tegasnya, Kamis (12/3).

Namun demikian, mantan Wakil Walikota Pekanbaru ini mengatakan dirinya akan mendukung kepengurusan Partai Golkar yang disahkan pemerintah. Menurutnya, siapa pun yang memimpin DPP Golkar, harus dipatuhi. Namun sampai saat ini belum ada putusan resmi dari pemerintah tentang siapa yang disahkan menjadi pimpinan Golkar.

"Menkumham belum mengeluarkan surat resmi siapa yang sah, surat itu baru berisi tentang konsolidasi partai Golkar oleh kubu Agung. Konsolidasi melibatkan kubu ARB. Tapi kami akan ikut DPP yang disahkan pemerintah," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Erizal Muluk, status kepengurusan Partai Golkar masih dalam proses, baik di pengadilan maupun di Kementerian. Kubu ARB telah melaporkan kubu Agung Laksono atas tindakan pemalsuan, begitu juga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Kita tunggu keputusan resminya, semua sekarang masih dalam proses. Yang jelas kita menerima keputusan siapa pun yang disahkan," tutupnya.

Tetap Maju
Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua DPD II Rohul, Suparman, dirinya juga menyerahkan penyelesaian persoalan dualisme partai kepada DPP Golkar. Pihaknya pun menunggu arahan DPD I Golkar Riau yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman.

"Kita masih menunggu putusan dari pust. Kalau arahan dari DPD I sudah mengarahkan kita ke arah sikap, maka kita akan mengarah ke sana, tidak ada masalah dengan itu," terangnya.

Sementara itu, untuk rencana dirinya untuk maju pada Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu, Suparman tetap akan maju dengan memakai perahu Partai Golkar. Jika pun tidak mendapat kan restu dari partai, dirinya siap mencari partai lain yang akan mengusungnya.

"Kita tetap maju, baik bersama Golkar maupun tidak. Namun kami optimis, partai akan memberikan dukungan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Supriati, memilih untuk tidak mau mengomentari terkait dengan dualisme kepengurusan Golkar dan rencana PAW. Selain itu rencana ia maju di Pilkada Kuansing ia juga memilih bungkam. "Untuk masalah itu, saya no coment," singkatnya. (nur)