RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menilai adanya usulan agar korupsi di era Orde Baru menjadi materi debat Pilpres 2019 sangat tak tepat.

Ferdinand menilai usulan yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu terlihat sangat berniat menjatuhkan Orde Baru yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto. Soeharto sendiri tak lain merupakan mantan mertua Prabowo.

"Saya lihat semangat PSI itu semangat menyerang Orba, bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan korupsi tidak bicara Orde Baru, Orde Lama orde mana pun, bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand dikutip dari okezone.com, Sabtu (8/12/2018).

Politikus Partai Demokrat itu menilai materi debat harus berbicara hal-hal yang lebih substansial mengenai pencegahan maupun penindakan korupsi.

"Kalau hanya orde baru, saya menanggapi itu PSI hanya ingin menyerang orde baru yang kebetulan menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terutama keluarga Pak Harto," tuturnya.

Ferdinand malah mengingatkan PSI usulannya ini bisa saja diserang oleh kubu Prabowo-Sandiaga dengan mengusulkan materi debat tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggapnya sangat dekat dengan Orde Lama yang dipimpin Soekarno.

"Nanti bisa saja kelompok keluarga Pak Harto mengusulkan misalnya partai berkarya mengusulkan supaya debat memasukkan tema PKI karena PKI ini sejarah kelam bangsa supaya milenial tidak lupa sejarah," kata Ferdinand.

"Artinya siapa kan orde lama lagi, orde lama siapa, orde lama akan terkait ibu Megawati, anak-anak Soekarno bu Megawati terkait dengan PDIP terkait dengan pak Jokowi sebagai kader PDIP apakah kita akan selalu menyerang seperti itu? kan begitu nanti," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar korupsi di era Orde Baru jadi tema debat Pilpres 2019. Menurutnya, ketimbang berdebat hanya di tingkat koalisi, ia menilai masyarakat perlu mendapat pandangan tersendiri melalui debat capres-cawapres mengenai hal tersebut.

"Usulan ini jauh lebih mendidik masyarakat secara politik. Daripada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi," jelas Raja Juli.

Sumber : okezone

Editor : Rico Mardianto