RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Seluruh insan Adhyaksa khususnya yang ada di Riau diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu bertujuan untuk mewujudkan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2019 mendatang.

Harapan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur, menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018. Rakernas yang berlangsung di Bali itu, mengusung tema ‘Kukuhkan Semangat Baru, Bangun Persepsi dan Citra Diri, Ukir Prestasi Untuk Negeri'.

Menindaklanjuti rakernas itu, Kejati Riau kemudian melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (6/12) kemarin. Rakerda itu diikuti seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Riau, koordinator, asisten, dan kepala seksi (kasi) yang ada di Kejaksaan se-Riau.

"Dari hasil raker di Bali, pimpinan Kejaksaan sudah menginstruksikan, untuk tahun 2019 kita bersiap kepada zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani," ungkap Kajati kepada Riaumandiri.co, Jumat (7/12/2018).

Kajati Riau Uung Abdul Syakur bersama peserta Rakerda Kejati Riau.

Atas arahan itu, Kejaksaan se-wilayah Riau berkomitmen untuk mewujudkannya. Seluruh instrumen yang dibutuhkan pun disiapkan.

"Sudah ada aturannya. Sudah ada juklak (petunjuk pelaksanaan,red). Pada intinya kita harus berubah. Kita harus melayani masyarakat. Terus juga yang tak kalah penting tentang keterbukaan informasi," lanjut Uung.

Kajati menyadari, untuk mewujudkan zona WBK dan WBBM tidak mudah. Ada tantangan yang akan dihadapi.

"Tantangan paling berat itu memang merubah kebiasaan dari yang sekarang kita berbalik kepada pelayanan kepada masyarakat. Sementara orientasi kita kan masih berorientasi dilayani," sebut Kajati.

"Ke depan, suka tidak suka, kita harus melayani masyarakat, melayani pers, dengan baik," pungkas Kajati Riau Uung Abdul Syakur menutup.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor : Mohd Moralis