TEHERAN (HR) – Pemerintah Iran sedang gencar menambah populasi. Mereka tengah merancang undang-undang  melarang sterilisasi atau keluarga berencana kepada masyarakat Iran.
Parlemen Iran sedang mempertimbangkan usulan terpisah ditujukan meningkatkan populasi. Namun, Amnesty International memperingatkan jika proposal tersebut disetujui, akan lebih ke praktek diskriminatif dan mengekspos kaum perempuan. Amnesty juga mengatakan RUU ini mengancam hak-hak kaum perempuan.
"Pemerintah mempromosikan budaya yang berbahaya, budaya yang akan menghapus hak-hak perempuan. Mereka memandang perempuan sebagai pabrik bayi," kata Hassiba Hadj Sahraoui, Deputi Direktur Amnesty untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
"Pemerintah harus mengakui bahwa perempuan juga manusia yang punya hak-hak asasi. Pemerintah jangan menambah undang-undang yang mengekang perempuan," sambungnya seperti diberitakan The Guardian, Rabu (11/3).
Beberapa tahun lalu, Pemerintah Iran memang sempat coba mengatur jumlah populasi dengan mensubsidi alat-alat kontrasepsi, namun kebijakan ini diubah.
Amnesty memperingatkan ditutupnya akses terhadap alat-alat kontrasepsi bisa meningkatkan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut akan memaksa kaum perempuan harus menjalani aborsi yang tidak aman.(okz/ivi)