RIAUMANDIRI.CO, CIPANAS - Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan. Terutama permasalahan sampah, baik di darat, sungai, pantai, dan laut sehingga menciptakan pencemaran dan bencana.

“Bumi yang kita huni sudah ‘SOS’. Tak tanggung-tanggung Indonesia negara nomor dua rawan plastik salah satunya di laut. Jadi wajar jika ikan yang kita makan ada plastiknya,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam FGD ‘Pembangunan Bertumpu Pada Kelestarian Lingkungan Hidup’ di Istana Presiden Cipanas, Jawa Barat, Rabu (28/11/2018).

Nono Sampono menjelaskan fakta kerusakan lingkungan di Indonesia. Dari 133 juta hektare hutan di Indonesia telah hilang. Penurunan kualitas lingkungan ini menyebabkan meningkatkan peristiwa bencana alam serta terancamnya kelestarian flora dan fauna.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah lingkungan hidup seperti kependudukan, kemiskinan, kerusakan dan kebijakan. Selama ini, pembangunan di Indonesia hanya dilihat secara fisik atau infrastruktur. 

“Memang infrastruktur juga sangat diperlukan. Namun kita juga harus melihat dampak lingkungan yang sangat signifikan ini,” kata senator asal Maluku itu.

Sementara itu, Wakil Komite II DPD RI Pdt. Carles Simaremare menilai saat ini kelestarian sungai, laut, dan hutan di daerah-daerah telah terancam. Untuk penangananya harus dimulai dari perencanaan, amdal, pengawasan UU yang harus singkron. “Hal ini jangan sampai bersinggungan atau bertabrakan. Semua harus bersinergi” ujarnya.

Menurutnya, para investor juga harus mentaati peraturan yang berlaku. Jangan sampai para investor hanya memikirkan benefit, namun tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. “Memang kebanyakan semua bergeser dari fungsinya masing-masing. Baik para investor atau kepala daerah,” kata senator asal Papua.

Dikesempatan yang sama, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, sejauh ini tidak semua pemimpin yang mempunyai green leadership yang disebabkan oleh pemahaman atau kesengajaan. 

“Kepala daerah banyak yang terjebak untuk memuaskan apa yang dirasakan cepat. Karena masalah lingkungam hidup tidak bisa dengan cepat dirasakan,” papar dia.

Selain itu menurutnya, kota-kota di Indonesia di desain untuk pengusaha dan penguasa. Maka tak heran bila di setiap kota berlomba-lomba membangun mall. “Sementar untuk lingkungan hidup tidak dipikirkan,” lontar Bima Arya.

Staff Ahli Bidang Ekonomi SDA Kementerian Kehutanan dan Lingkungkan Hidup Laksmi Wijayanti membeberkan bahwa banyak perangkat peraturan yang bersifat konflik. 

Maka diperlukan peran dari green leadership yang mendorong pada lingkungan hidup. “Kepala daerah seharusnya bisa me-review perizinan yang berkaitan dengan dampak lingkungan,” ulas dia. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto