RIAUMANDIRI.CO, DUMAI - RAPBD Kota Dumai tahun 2019 akhirnya disetujui oleh legislatif, Kamis (22/11/2018). RAPBD yang disetujui untuk anggaran pendapatan mencapai Rp 1,175 Triliun. Persetujuan ini ditandai dengan ketuk palu pimpinan DPRD Kota Dumai.

Anggaran pendapatan pada RAPBD murni 2018 mengalami kenaikan dari yang diajukan yakni Rp 1,174 Triliun. Sedangkan APBD 2018 hanya Rp 1,142 Triliun.

Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 217 Miliar. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Ada juga sumber pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 782,79 Miliar. Pendapatan ini bersumber dari dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil bukan pajak. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 121,53 Miliar. Pendapatan bersumber dari bagi hasil pajak provinsi dan pendapatan hibah BOS.

Pada RAPBD Kota Dumai 2019 yang disetujui, anggaran belanja daerah mencapai Rp 1,135 Triliun. Belanja langsung mencapai Rp 570,349 miliar. Jumlah ini meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Anggaran belanja langsung berkisar Rp565,061 Miliar. Jumlah ini termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Wali Kota Dumai, Zulkifli AS mengatakan bahwa pembahasan ranperda ini sudah menjalani sejumlah tahapan. Bahasannya melibatkan banggar DPRD Kota Dumai, TAPD Kota Dumai dan organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Dumai. Sesuai hasil bahasan postur APBD murni 2019 Kota Dumai sudah ada.

"Kami akui ada silang pendapat. Tapi saat ini RAPBD sudah disetujui," jelas Zul AS usai rapat paripurna.

Wakil Ketua DPRD Kota umai, Zainal Abidin  mengatakan bahwa nantinya organisasi perangkat daerah harus menggesa kegiatan dan program pembagunan di awal tahun 2019. Apalagi Perda tentang APBD 2019 sudah disahkan nantinya.

Politikus PAN ini menegaskan agar pada Maret 2019 mendatang, proyek fisik sudah terlaksana. "Bila dikerjakan sejak awal tahun, proses pembangunan cukup panjang. Maka hasil pembangunan fisik bagi masyatakat kualitasnya lebih baik," ungkapnya.

Sumber : Cakaplah

Editor : Nandra F Piliang