RIAUMANDIRI.CO, TELUK KUANTAN - Masalah kependudukan yang terjadi di desa saat ini masih relatif tinggi. Berbagai masalah pokok di desa seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan kota dan desa.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemanfaatan Dana Desa 2019 pada Rabu (14/11/2018) di Hotel Sultan Jakarta.

Rakor tersebut dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. Hadir pada acara tersebut Menteri PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahyo Kumolo, gubernur dan bupati se-Indonesia, termasuk Bupati Kuansing Mursini. Turut mendampingi Bupati Mursini dalam Rakor ini Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Napisman dan Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir. 

Bupati Mursini selepas mengikuti rakor menyampaikan, Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembangunan sampai dengan empat jenjang. Yaitu pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Khusus pembangunan di desa, pemerintah pusat telah menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014.

"Pelaksanaan pembangunan di desa bertujuan mencapai kemakmuran masyarakat 
dan menciptakan keseimbangan antara penghasilan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar seluruh jenjang pemerintahan untuk selalu saling menguatkan, sinkronisasi agar terjadi keseimbangan pembangunan dan penghasilan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan," terang Bupati.

Sedangkan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa berkat dana desa banyak pencapaian pembangunan insfratruktur yang bisa diciptakan seperti posyandu, puskesmas, MCK, UKM, maupun infrastruktur lainnya.

Bupati Mursini menyebutkan, Mendes mengatakan bahwa pembangunan insfrastruktur desa saat ini berkembang pesat. Bahkan World Bank mengakui pembangunan desa di Indonesia lebih pesat dibanding desa lain di dunia. Hal ini karena dana desa yang disalurkan dan inovasi masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi di desa.

Karena itu lanjut Mursini Kemendes mencanangkan program Bursa Inovasi Desa yang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk merangsang masyarakat dalam memajukan desa.

Lebih jauh dikatakan Mursini, menurut Kemendes tiap tahun dana desa yang akan dibagikan sebesar Rp1 miliar per desa yang akan dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen. Dalam pencairan dana tersebut juga harus memenuhi syarat pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa yang kemudian akan diverifikasi untuk pencairan dana desa tahap selanjutnya.

Namun, lain halnya apabila terjadinya force majeur seperti bencana alam, di mana dana desa akan cair tanpa mengikuti regulasi tersebut.

Reporter: Suandri

Editor : Rico Mardianto