RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota DPD RI GKR. Hemas menilai bahwa masih ada kekeliruan banyak pihak yang memaknai kesetaraan gender adalah untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan.

"Pada hal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian," kata Hemas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertema Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, di Jakarta (6/11/2018). 

Dia juga menilai program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan. Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga pemerintah,  termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD RI.

Hemas menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena menurut dia masih terjadi di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  anggarannya digantungkan ke dinas-dinas yang lain.

Walaupun demikian, GKR Hemas mengingatkan kepada Kementerian PPPA untuk bergerak lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik. 

“Tentu saja saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan. Contoh ada seorang perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD, dan mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” kata GKR Hemas.

GKR Hemas juga mengingatkan kepada Kementerian PPPA untuk mengubah strategi dalam menjalankan program kerjanya. Perubahan yang diusulkan agar kementerian ini ditingkatkan dari Cluster III menjadi Cluster II dan peningkatan anggaran hanya akan berkorelasi positif jika kementerian ini mengambil strategi baru yang tepat dan efektif.

Selain itu, GKR Hemas juga meminta agar Kementerian PPPA  secara terbuka menyampaikan permasalahan dalam kinerja, termasuk kegagalan dalam pemenuhan target pembangunan.

“Saya ingat pernah ikut pertemuan di PBB, di sana pun saya agak kecewa dengan kementerian yang hadir. Indonesia tidak pernah melaporkan kegagalannya, tapi Indonesia menuai bahwa MDGs gagal. Kita tidak perlu bohong ke negara lain,” tegas GKR Hemas.

GKR Hemas juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya. 

“Kalau perlu Kementerian ini jangan bernama “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, seharusnya “Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan. Karena perempuan itu sudah berdaya, mau diapa-apakan juga perempuan sudah berdaya. Kalau perlu menterinya jangan perempuan, tapi laki-laki supaya kita bisa melihat seperti apa laki-laki berjuang untuk perempuan,” ujar GKR Hemas. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto