RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko soal tidak ada kaitannya honorer K2 (kategori dua) dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden di 2019, menimbulkan reaksi. Honorer K2 menyebut Moeldoko tidak paham dengan situasi di lapangan.

"Suara honorer K2 dilirik oleh tim Jokowi bukan Pak Moeldoko. Ini suara rakyat Indonesia. Ingat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) sudah terbentuk dari pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa seluruh Indonesia yang ada honorer K2, jadi kami punya organisasi nasional," tutur Koordinator Wilayah FHK2I Maluku Utara Said Amir, Sabtu (3/10).

Jika hak honorer K2 diabaikan, efeknya signifikan. Dia juga heran dengan sikap Moeldoko yang seolah-olah paling berwenang mengurus masalah honorer K2.

"Yang mengurus honorer K2 teknisnya berada di MenPAN-RB, bukan KSP. Kami punya hak dan butuh kebijakan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan, sesuai amanah Pancasila sila ke-5," tegasnya.

Menurut Said, FHK2I masih menunggu kebijakan Jokowi tahun ini saja. Bila ada regulasi yang bisa menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS dan bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mereka akan mendukung Jokowi dua periode. Sebaliknya bila tidak ada regulasi, dukungan akan dialihkan ke pasangan Prabowo-Sandi.

"Pak Jokowi pasti butuh suara K2 karena ini suara rakyat. Kami hanya mau tahun ini, enggak mau tahun depan karena pasti diberi harapan palsu lagi," tandasnya.