RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mempertanyakan usulan penyertaan modal untuk seluruh badan usaha milik daerah senilai Rp3 triliun, di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

"Untuk tahun depan, penambahan modal yang mereka minta sebesar Rp3 triliun untuk seluruh BUMD yang ada di Riau. Dengan kondisi sangat sulit begini, uang dari mana?," kata Suhardiman Amby, Selasa (30/10/2018).

Politisi Partai Hanura Riau tersebut menilai tidak wajar permintaan tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 diperkirakan akan turun menjadi Rp8,3 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp10,09 triliun.

"Apalagi APBD kita hanya berkisar Rp8,3 triliun pada 2019, belanja pegawai hampir Rp5 triliun, jadi uang sisanya Rp3 triliun itu untuk BUMD semua? yang bener saja, mustahillah itu," tegas pria yang akrab disapa Datuk itu.

Dia mengatakan Pihaknya belum menindaklanjuti Rancangan Peraturan daerah terkait penambahan penyertaan modal bagi BUMD. Dirinya, meminta adanya audit yang dilakukan BPKP untuk melihat kondisi BUMD, apakah dalam kondisi sehat atau sekarat.

"Harus dilakukan audit dulu, dari supaya tahu dimana sakitnya BUMD kita, kan semuanya lagi sekarat ni. Maka dari itu kita butuh kajian yang sangat teliti," katanya.

Dia mengatakan Pemprov harus jeli melihat peluang bisnis untuk membangun BUMD, harus ada nilai komersialnya.

"Maka dari itu kita minta Pemprov mengkaji secara terukur, lihatlah peluang Bisnisnya. Harusnya ada BUMD terkait kontruksi di Riau karena selama ini pengerjaan kontruksi hanya berkutat untuk BUMN," papar datuk.

Seperti yang diketahui, Pemprov Riau tahun depan berancana akan memberikan suntikan modal untuk BUMD. Namun rencana itu, tergantung dengan peraturan daerah yang tengah dibahas DPRD dan Pemprov Riau.

Sumber : Antara

Editor : Mohd Moralis