Moenek Sebut Hasil Seminar Majelis Bincang Riau Bisa Jadi Bahan RPJMD
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Momen seminar dan diskusi panel bertajuk “Mengungkapkan Asa Daerah, Menggugah Kearifan dan Keberpihakan Pusat", yang ditaja oleh Majelis Bincang Riau dari Melayu untuk Indonesia, harus menjadi pedoman bagi Gubernur Riau terpilih dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut disampaikan oleh Reydonnyzar Moenek, staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), saat menjadi pembicara pada acara tersebut. Menurut Doni, begitu staf ahli Mendagri ini akrab disapa, kegiatan ini sebagai salah satu cara melibatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Riau ke depan, pasca terpilihnya Gubernur Riau yang baru.
"Acara ini sangat baik, bahkan bisa menjadi tambahan anggaran sebagai pra awal dari rancangan Musrenbang. Karena perintah Undang-Undang 23 Tahun 2014 enam bulan setelah gubernur terpilih harus menetapkan RPJMD, sehingga ada target yang akan dicapai gubernur terpilih selama lima tahun ke depan. Dengan pendapatan yang ada, ke mana anggaran itu akan dibelanjakan," katanya.
“Artinya dari forum ini bisa diperkuat RPJMD Riau pasca terpilihnya Gubernur Riau. Jadi mau ke mana Riau ke depan ditentukan mengacu terhadap RPJMD itu. Karena itu perintah sesuai visi misi gubernur terpilih," tambahnya.
Lebih jauh dikatakan Doni, daerah tak bisa lagi mengandalkan transfer dana perimbangan. Karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah hanya mencapai 42 persen, sedangkan daerah masih mengandalkan dana itu. Kemudian 58 persen pembangunan daerah masih menggunakan PAD.
"Dana bagi hasil dari dana perimbangan tidak bisa diandalkan, karena bagi hasil migas dan seterusnya itu tergantung dengan pendapatan negara. Alhamdulillah untuk PKB dan BBNKB meningkat. Jadi daerah harus bisa berupaya bagaimana meningkatkan PAD, banyak jalan untuk meningkat PAD dan tidak ketergantungan lagi dengan dana perimbangan,” ungkapnya.
Dijelaskan Doni, saat ini DBH banyak mengalami tunda bayar. Sehingga akan menyebabkan daerah menunggu dana transfer dari pusat. Jika PAD meningkat tentunya tidak akan lagi ketergantungan dari DBH.
"Karena semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi pula dana transfer ke daerah. Tapi pada situasi perekonomian tak membaik, dana bagi hasil banyak mengalami tunda bayar," jelasnya.
Sementara itu, dari seminar dan diskusi panel ini, juga menghadirkan tim kampanye nasional daerah Capres-Cawapres Jokowi-Amin, yang diwakili oleh mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Sedangkan tim kampanye Capres-Cawapres Prabowo-Sandi, diwakili mangan anggota DPRD Riau, Hardianto.
Kongres Rakyat Riau
Ketua Dewan Pengarah Majelis Bincang Riau (MBR), drh Chaidir, mengatakan pihaknya meminta rekomendasi masyarakat Riau, agar menggesa pelaksanaan kongres Rakyat Riau ke-3. Sebagaimana diketahui, Kongres Rakyat Riau (KRR) pertama dilaksanakan pada tahun 1999 dan KRR ke-2 dilaksanakan pada tahun 2006.
"Pertemuan Majelis Bincang Riau ini untuk menginisiasi pelaksanaan Kongres Rakyat Riau yang ke-3. Kongres Rakyat Riau yang ke-3 nanti, gunanya, pertama membangun legitimasi tentang keinginan masyarakat Riau yang harus dipenuhi pemerintah pusat. Kedua, merumuskan poin-poin yang harus dipenuhi pemerintah pusat,” jelas Chaidir.
"Pointnya nanti apakah berupa Otonomi khusus (Otsus), atau daerah istimewa seperti Yogya dan Jakarta. Papua dan Aceh," tambah mantan ketua DPRD Riau ini.
Ketua penyelenggara kegiatan, Muhammad Herwan, menjelaskan pihaknya mengundang kedua tim pemenangan dua capres dan cawapres untuk mendengarkan langsung keseriusan capres merangkum aspirasi dan rekomendasi dari berbagai komponen masyarakat Riau.
Reporter: Nurmadi
