Walikota Binjai Minta Rencana Pembangunan Lebih Transparan
Binjai (HR)-Walikota Binjai, Sumatera Utara meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk lebih berani berinovasi dan berimprovisasi dalam membuat perencanaan pembangunan dan lebih transparan.
“Pembangunan Kota Binjai ke depan harus lebih transparan,” kata Walikota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Rabu (11/3) ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), daerah itu.
Idaham menjelaskan, pencapaian pembangunan lima tahun telah dilalui dengan sukses, musrenbang kali ini memiliki nilai strategis dan berharap hasil dari musrenbang bisa memberikan kisi-kisi pembangunan kepada pemerintahan yang baru, mengingat pada Desember mendatang Binjai akan menggelar pemilihan kepala daerah.
“Musrenbang merupakan proses awal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan, tentunya dengan mengedepankan transparasi,” katanya.
Ia berharap, apa yang sudah dilakukan selama lima tahun terakhir, yang baik dapat diteruskan, namun bila ada yang kurang baik dapat diperbaiki, sehingga kelanjutan pembangunan di Kota Binjai bisa lebih lebih baik ke depannya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Badan Lingkungan Hidup Hidayati, mengatakan musrenbang adalah salah satu upaya dalam mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan tahunan pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten dan Kota.
Ia mengharapkan, hasil rumusan musrenbang yang telah dicapai mampu menjawab dan menghasilkan jalan keluar atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
Selain itu, mengakomodir kebutuhan masyarakat serta mampu menjalankan agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Ia mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya terkait dengan penetapan dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yakni ditetapkannya Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu harus dipastikan agar gerak langkah pembangunan sinkron dengan idiologis Trisakti yang terdiri dari, kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.(ant/ivi)