RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pembangunan budaya integritas, ranperda prakarsa Komisi III tentang pemeriksaan pajak daerah & penagihan pajak dengan surat paksa, serta penyampaian raperda prakarsa Komisi II tentang penyelenggara peternakan, Senin (22/10/2018).

Rapat yang dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB harus molor hingga pukul 11.20 WIB,  dikarenakan menunggu para anggota DPR serta para tamu undangan. Berdasarkan daftar hadir, anggota DPRD yang hadir berjumlah 38 orang dari 65 anggota.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman memimpin jalannya rapat paripurna kali ini. Ia mengatakan agar perwakilan masing-masing fraksi untuk menunjuk juru bicaranya membacakan naskah raperda, namun untuk mengefisiensikan waktu akhirnya naskah tersebut hanya disampaikan tidak dibacakan.

"Untuk mengefisiensikan waktu, saya sebagai pimpinan memutuskan agar naskah raperda pembangunan budaya integritas serta raperda prakarsa komisi III tentang pemeriksaan pajak daerah & penagihan pajak dengan surat paksa ini langsung disampaikan tanpa dibacakan," tegas Noviwaldy sambil mengetuk palu, di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Sedangkan naskah raperda prakarsa Komisi II tentang penyelenggara peternakan dibacakan langsung oleh anggota DPRD Said Ismail. Dalam penyampaiannya, Said mengatakan penyelenggaraan peternakan menjadi penting dalam rangka mendorong adanya jaminan ketidaklangsungan proyeksi perternakan yang terdapat dalam beberapa poin.

"Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan peternakan menjadi penting dalam rangka mendorong adanya ketidaklangsungan proyeksi peternakan diantaranya perencanaan proyeksi, penetapan kawasan, budidaya ternak, pembibitan ternak, otoritas festimel, kemitraan peternakan serta penelitian dan pengembangan," tuturnya.(mg3)