RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengkritik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung. Karena selain berbiaya mahal yang memicu kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi, juga tidak efektif bagi rakyat Indonesia yang masih banyak miskin.

Ketika berbicara dalam kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen bertema "Konsolidasi Nasional Menjelang Pemilu Tahun 2019", di Yogyakarta, Jumat malam (19/10/2018), Mahyudin menyebutkan, untuk maju menjadi calon gubernur sedikitnya memerlukan dana Rp50 miliar.

Mahyudin mencontohkan dirinya sendiri yang banyak ditawari untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah dia hitung-hitung, sekdikitnya diperlukan dana Rp50 miliar. "Dari mana saya dapatkan uang sebanyak itu. Jika saya punya uang Rp50 miliar lebih baik saya belikan kebun sawait dan tiap bulan saya bisa menerima hasil Rp2 miliar," ujar politisi Partai Golkar itu.

Memang diakui Mahyudin, biasa calon kepala daerah tidak mengeluarkan uang dari kantong sendiri, karena dengan sendiri akan ada sponsor yang membiayainya. Dengan adanya sponsor dari pihak pengusaha itu, jelas Mahyudin, jika terpilih menjadi kepala daerah maka pengusaha itu akan meminta imbalan dengan main proyek. 

"Makanya banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi ditangkap KPK," kata Mahyudin.

Selain itu, kata Mahyudin, pilkada langsung juga tidak efektif dalam masyarakat Indonesia yang masih banyak miskin karena akan menyuburkan praktik politik uang. 

"Ada masyarakat yang berani memasang spanduk dengan tulis 'kami siap terima serangan fajar'. Mereka terang-terangan menyebut NPWP, yaitu nomor piro wani piro," ujar Mahyudin.

Karena itu, Mahyudin lebih cenderung pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD melalui musyawarah dan mufakat. "Itu biayanya lebih murah dan bisa menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Kemudian juga lebih gambang mengawasi praktek politik uang. Cukup beberapa orang dari KPK ditempatkan di sana untuk memantau," kata Mahyudin.

Pembukaan press gathering itu juga dihadiri dan memberikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bersama Mahyudin juga hadir Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi Partai Gerindra), dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono serta Kepala Biro Humas Siti Fauziah. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto