Dugaan Penghinaan UAS di Facebook, Polda Riau Limpahkan Berkas Jony Boyok ke Jaksa
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Polda Riau melimpahkan berkas perkara tersangka Jony Boyok yang terseret kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS), ke pihak Kejaksaan. Jony Boyok diduga menghina UAS di media sosial Facebook.
JB biasa ia disapa mengunggah foto UAS yang telah diedit di bagian matanya dengan warna merah. JB juga membuat tulisan, yang menyebut bahwa UAS telah berhasil menghancurkan kerukunan beragama.
Tak hanya itu, Jony juga memposting tulisan yang menghina UAS. Foto dan tulisan itu diposting oleh akun Jony Boyok pada 2 September lalu. Lantas, postingan tersebut viral. Banyak yang menghujat akun Jony Boyok atas postingannya tersebut.
JB kemudian dijemput dari rumahnya di Jalan Dolok I, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan diantarkan oleh Front Pembela Islam (FPI) Pekanbaru ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru, Rabu (5/9) petang. Tindakan itu dilakukan oleh FPI karena Jony Boyok dinilai telah menghina UAS.
Sebelum menyerahkan Jony Boyok ke Ditreskrimsus Polda Riau, FPI meminta klarifikasi kepada Jony Boyok di Markas FPI Pekanbaru. Saat itu, JB mengakui perbuatannya.
Sehari berselang, UAS melalui Tim Kuasa Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, yang terdiri dari Zulkarnain Nurdin sebagai ketua tim, Wismar Hariyanto, Aspandiar dan Aziun Asyaari, menyampaikan surat pengaduan ke Polda Riau agar perkara itu diusut sesuai aturan hukum yang berlaku.
Meski mengaku telah memaafkan perbuatan Jony Boyok yang telah menyebut dirinya sebagai dajjal, namun UAS ingin proses hukum berlanjut. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan supaya tidak terulang lagi hal yang sama.
Menanggapi laporan itu, polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap UAS sebagai saksi korban. Datuk Seri Ulama Setia Negara itu diperiksa di rumahnya, Sabtu (8/9) kemarin.
Di hari yang sama, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap tiga orang lainnya, yang diduga mengetahui adanya dugaan pidana itu. Mereka adalah Nur Zein, Delfizar, dan M Khalid. Terhadap JB, juga telah diperiksa dalam statusnya sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan JB juga dilakukan di kediamannya pada Senin (10/9) siang.
Proses berikutnya, polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Saksi ahli tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Setelah merampungkan proses penyelidikan, polisi kemudian melakukan gelar perkara pada Senin (8/10). Proses itu dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, dan meyakini adanya peristiwa pidana dalam perkara itu. Hasilnya, polisi kemudian menetapkan Jony Boyok sebagai tersangka.
Setelah merampungkan proses pemberkasan, polisi kemudian melimpahkan berkas perkara itu ke pihak Kejaksaan. Proses tahap I dilakukan pada Rabu (17/10/2018).
"Pelimpahan berkas perkara, kita lakukan hari ini (kemarin, red)," ujar Direktur Reskrimsus (Dir Reskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setyawan melalui Kasubdit II AKBP Jhon Ginting, Rabu (17/10/2018) siang.
Selanjutnya, kata Jhon Ginting, pihaknya akan menunggu hasil telaah berkas perkara dari Jaksa Peneliti. Jika dinyatakan lengkap atau P21, penyidik akan melakukan tahap dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Mudah-mudahan P-21, maka kita lakukan tahap II," imbuh Jhon Ginting.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, Jony Boyok dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
"Tersangka dijerat Undang-undang ITE dugaan penyebaran kebencian. Ancaman hukuman empat tahun dan atau denda Rp750 juta. Tersangka tidak ditahan karena ancamannya di bawah lima tahun," singkat mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.
Reporter: Dodi Ferdian