TEMBILAHAN(HR)-Memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, mengingatkan dalam melakukan evaluasi, penyesuaian dan menghimpun program pembangunan harus sinkron dengan RPJMD yang dilaksanakan.

Pernyataan ini disampaikan, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir Yusuf said, Senin (9/3). Dikatakan Yusuf, pada tahun 2013 sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dijabarkan oleh Bupati untuk pembangunan lima tahun ke depan, dan telah dituangkan dalam peraturan daerah, dan kini sudah memasuki tahun ketiga.

“Setiap tahun harus jelas sasaran dan pencapaian kinerjanya, mulai tahun 2013, 2014 dan sekarang 2015, sudah masuk tahun ketiga. Di mana dalam melakukan penghimpunan, penyesuaian dan hasil  kinerja, harus selaras dan sinkron dengan RPJMD yang akan dijalankan,” ujarnya.

 Lebih jauh ia menambahkan, dalam setiap melaksanakan evaluasi dan penyesuain RPJMD, akan terlihat sejauh mana pencapaian hasil kinerja yang terealisasi. Ini perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan yang lebih menyentuh pada masyarakat.

“Seharusnya pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD dan pelaksanaannya lebih memfokuskan para nasib petani, yang mayoritas menggantungkan hidup berada di Kabupaten Inhil pada sektor pertanian dan perkebunan. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan dreansse, tanggul dan lainnya lebih ditujukan utamanya kesana.

Tumbuh kembangnya perekonomian sangat bergantung pada produktivitas hasil dari dua sektor tersebut, khususnya perkebunan kelapa, jadi jangan terlalu banyak ceritalah, fokuskan saja kesana,” ungkapnya prihatin.

Dijelaskan Yusuf, saat ini cukup banyak permasalahan perkebunan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah daerah Kabupaten Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah, banyak perusahan kelapa tutup dan berdampak pada PHK karyawan.

Kondisi yang dialami para petani saat ini, sambung Yusuf, harus menjadi perhatian serius dan dicari jalan keluarnya. Sekarang petani kelapa berada pada kemiskinan tertinggi di Kabupaten Inhil.

“Kelapa jangan hanya dijadikan ikon saja, harus ada tindak lanjut pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat petani , dengan membantu dan menyelamakan perkebunan warga yang banyak rusak akibat serangan hama dan abrasi dari air laut,” tandasnya. (mg3)