RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presiden Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar secara langsung kembali ‘hopeless’ karena marak akan politik uang, kapasitas ‘governing’ kepala daerah tidak membaik karena rendahnya kreasi dan inovasi, serta korupsi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kunjung usai. 

"Karena itu, I-Otda  mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung dan tidak langsung serta solusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depannya”, jelas Djohermansyah dalam diskusi 'Kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10/2018). 

Sedangkan peneliti LIPI Firman Noor mengatakan bahwa pilkada langsung yang terjadi sekarang ini membutuhkan biaya politik tinggi, sehingga melahirkan tindakan korupsi. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 jejak korupsi kepala daerah semakin meningkat. 

“Parpol menjadi epicentrum pusat gempanya, tidak mampu mencetak kadernya yang berkualitas sehingga memakai cara lain yang instan,” ungkap Firman Noor. 

Peneliti LIPI Siti Zuhro menambahkan bahwa fenomena yang terjadi sekarang diantaranya karena partai politik belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai.

Kemudian juga masalah independensi atau netralitas KPUD dan Panwas, politisasi birokrasi dan pemanfaatan fasilitas birokrasi untuk pilkada, politik uang dan kekerabatan, serta pilkada yang belum disemarakkan oleh calon perseorangan.

“Maka dari itu pilkada ke depan adalah pilkada yang efektif, efisien dan sarat pembelajaran yang mencerahkan masyarakat,” kata Siti Zuhro.

Dirjen OTDA Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa untuk menghasilkan kepala daerah yang baik maka perlu adanya pengawalan proses demokrasi dan kontestasi politik yang bermartabat. 

"Untuk mencapai kondisi tersebut pentingnya pendidikan politik. Selama ini pendidikan politik diserahkan kepada partai, tapi apakah efektif? Saya kira jika I-Otda bisa membuat sekolah politik lintas partai untuk membangun pendidikan demokrasi yang bermartabat,” kata Soni, begitu dia akrab disapa. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto