RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - ‎Partai Demokrat menuding pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax secara gegabah dan terlalu cepat.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari menilai ada ketidakyakinan pemerintah dalam memutuskan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

"Soal keputusan itu menjadi keputusan pemerintah. Namun yang menjadi catatan kami, keputusan diambil secara tidak matang, gegabah atau terlalu cepat. Menurut saya menjadi tidak tepat," kata Imelda saat menghadiri Talkshow Radio MNC Trijaya Network di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Ia juga melihat adanya miskomunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dia meminta agar ke depannya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mengevaluasi koordinasi serta komunikasi dalam mengambil keputusan.

"Sebagai orang komunikasi, saya melihatnya memang ini ada ketidakyakinan pada keputusan yang diambil secara matang. Itulah yang kemudian terjadi miskomunikasi. Saya pikir ke depan itulah yang harus diperbaikin pemerintahan ini," jelasnya.

‎Menurut Imelda, saat ini Indonesia tengah mengalami pemerosotan nilai tukar rupiah. Sehingga, dia menilai tidak tepat jika pemerintah menaikkan harga BBM di tengah anjloknya nilai tukar rupiah.

"Kedua, ada petimbangan yang lain. Karena mau Pemilu 2019. Sementara dari pengalaman kami pada 2008, saat SBY menaikkan (harga BBM) toh pemilu akan dilakukan. Tapi kenaikan diperlukan, karena keputusan itu lebih besar dan diikuti dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai)," sambungnya.

‎Pemerintah sendiri telah resmi membatalkan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan harga Premium naik 7% menjadi Rp7.000 per liter, namun langsung dibatalkan.

Namun harga BBM jenis Pertamax naik, dari Rp9.500 per liter menjadi Rp10.400. Atau naik Rp900.

Sumber : okezone

Editor : Rico Mardianto