RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota DPD RI atau senator dari Aceh Fachrul Razi bersama puluhan aktivis mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/10/2018).

Aksi demonstrasi tersebut menuntut KPK segera mengusut izin tambang emas di Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Dirjen Minerba.

"Kami siap mendukung KPK untuk mengusut mafia tambang dan pejabat yang terlibat. Kami rakyat Aceh tak ingin terjadi seperti di Papua," tegas Fachrul Razi, saat berorasi di depan massa.

Fachrul Razi meminta mahasiswa dan rakyat Aceh bersatu dan bergerak melakukan perlawanan.

 “Kita sedang di rampok. Tambang emas itu bukan hanya masalah Nagan Raya tapi masalah Aceh, ini harta masa depan Aceh, jangan dirampas dari kami sebagai anak bangsa dan kini Pemerintah Pusat menjual harta Aceh ke asing. Ini penghianatan terhadap Aceh dan republik,” teriaknya dalam orasi.

Menurut orator muda di senayan ini, keluarnya izin tambang di Aceh tak lepas dari intrik dan permainan para petinggi partai yang memiliki akses ke pihak pemerintah. 

“Proyek emas di Beutong memiliki Sumberdaya proyek Beutong ini diprediksi sebesar 93 juta ton, yang terdiri dari 1,24 miliar pounds tembaga, 373.000 ounces emas, 5,7 juta perak, plus sebanyak 20 juta pounds molibdenum,” teriak Fachrul Razi yang menjelaskan ada proyek freeport kedua di Aceh.

"Izin tambang emas tersebut telah melanggar Pancasila,  UUD 1945 pasal 33 dan UUPA," tegas Fachrul Razi. 

Kepada Presiden Jokowi dirinya meminta Menteri ESDM dan Dirjen Minerba untuk di copot, dan meminta KPK RI memproses izin tambang ini.

Fachrul Razi mengatakan Izin tambang emas yang diperkirakan melebihi tambang Freeport itu berada di area penggunaan lain (APL) seluas 2 779 Hektar hutan lindung 4. 709 Hektar.

"Wilayah usaha terletak dalam kawasan Ekosistem Leuser (KEL)Seluas 2.478 Ha.  Selain itu, juga terdiri dari 1.205 Hektar di area penggunaan lain (APL) dan 1.273 dalam kawasan hutan lindung. Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,” tegas Fachrul Razi.

Selain itu, Munawar Khalil yang juga orator lainnya juga mengingatkan KPK supaya segera mengusut izin usaha pertambangan operasi produksi PT Emas Mineral Murni (EMM) yang dikeluarkan, 9 Juli 2018 dengan luas area konsensi 10.000 Hektar.

"Kami tak ingin terjadi seperti di Papua. Tambang emas dikuasai asing dan rakyat hidup miskin,” ungkap perwakilan Satuan Aksi Pemimpin Muda Aceh-Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SAPMA - SPMA), Munawar Khalil yang juga mantan Ketum PB PII.

Lahan tambang yang dikuasai PT. Energi Mineral Murni (EMM) merupakan penanaman modal asing (PMA). Izin seluruhnya dilakukan melalui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Aktivis LMND Aceh yang turut dalam aksi Fakhrur Razi Kibo, Munzir dan Ilham Mubarak mendesak KPK RI mengusut indikasi korupsi keluarnya surat izin tambang. 

“Pusat telah mengangkangi kewenangan Aceh dan melupakan sejarah bahwa konflik terjadi di Aceh karena Pusat secara terang-terangan merampok harta Aceh,” tegasnya.

"Anehnya izin keluar tanpa melibatkan masyarakat Aceh yang akan menerima dampak langsung dari aktivitas PT EMM," gugat Agus Junaidi Sekjend Dema UIN Arraniry yang hadir di Jakarta dalam aksi ini. 

Di akhir orasi, para aktivis mengingatkan kembali pimpinan dan penyidik KPK Rl untuk memproses lzin tambang yang dikeluarkan Menteri ESDM dan Dirjen MINERBA.

"Kalau dalam sepekan ini tak ada perkembangan, kami akan turun kembali untuk berdemonstrasi di depan gedung ini," ingat Fachrul Razi lagi.

Peserta aksi terdiri dari aktivis SlMAK (Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi) SAPMA - SPMA (Satuan Aksi Pemimpin Muda Aceh (Sekolah Pemimpin Muda Aceh), LMND Aceh, Himapol Aceh, SPMA Nagan Raya. Hadir juga Sekjend Dema UIN Arraniry, Ketua BEM FISIP Unsyiah, Aktivis HMI asal Aceh. 

Aksi demo tersebut dikawal puluhan aparat kepolisian dan berakhir dengan damai.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang