RIAUMANDIRI.CO, BANGKINANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar bekerja sama dengan World Resources Indonesia (WRI) dan UPT Geospasial Universitas Negeri Papua (UNIPA) menggelar Pelatihan Teknologi Pesawat Tanpa Awak  (UAV)/drone untuk pemetaan, pengelolaan dan pemantauan sumberdaya alam.

Pelatihan digelar di Hotel Bangkinang Baru, selama tiga hari, 2-4 Oktober 2018. Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala  Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal.

Sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan, yang berasal dari Bappeda dan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar. Juga ada peserta dari Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Pemprov Riau, dan kader peta dari desa-desa di Kabupaten Kampar serta peserta dari LSM dan instansi lainnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal menyampaikan bahwa pengembangan kawasan atau infrastruktur sering kali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. "Konflik ini sulit diselesaikan karena adanya peta yang saling tumpang tindih satu sama lain," ujarnya.

Disampaikan Kepala Bappeda bahwa untuk mengatasi ini dibutuhkan suatu makanisme yang dapat mengintegrasikan seluruh data, disepakati bersama dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Menurutnya, sinergi berbagai pemangku kepentingan geospasial sangat penting agar tujuan besar percepatan kebijakan satu peta tercapai. Implementasi kebijakan satu peta ini dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah diakses semua pihak sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, Afrizal menilai pelatihan ini sangat penting dan strategis. Apalagi saat ini Kabupaten Kampar sedang melakukan proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan RTRW ini, selain kontribusi dan partisipasi semua pihak, aspek transparansi melalui proses verifikasi lapangan juga penting untuk dilakukan. Selain survey langsung ke titik-titik tertentu, beberapa pendekatan lain juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem informasi geografi, penginderaan jauh dan penggunaan drone.

Bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat menggunaan drone untuk memudahkan proses verifikasi lapangan sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. 

"Dengan demikian baik aspek kelembagaan maupun aspek teknis dapat saling melengkapi dan menyempurnakan data-data yang digunakan untuk RTRW Kabupaten Kampar," jelasnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Safri menyampaikan bahwa ada berbagai materi disampaikan narasumber terkait dengan penggunaan drone yang disampaikan secara teori dan praktek. 

Narasumber di antaranya, Darmadi Ahmad dari Universitas Riau, Rakhmat Hidayat selaku Regional Manager WRI, Zulfikar Mariyadi dari Universitas Papua. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Safri langsung menjadi moderator saat penyampaian materi. 

Sementara itu Regional Manager WRI Rakhmat Hidayat kepada wartawan di sela- sela kegiatan menyampaikan bahwa tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di Kabupaten Kampar karena di Kampar saat ini sedang  mengembangkan kebijakan satu peta. 

"Pelatihan ini salah satu upaya membangun peta, yang bisa membangun itu orang-orang Kampar. Selain pemda, masyarakat juga harus bisa maka pesertanya juga  kader peta di desa sehingga diharapkan mereka nantinya  bisa membuat peta mikro di desa," jelas dia.

"Dengan demikian akan terbentuk  sistem yang terkoneksi yang kita sebut dengan sistem kampung keren," imbuhnya.

Menurut Rakhmat, kalau masyarakat dan pemda dan pendamping bisa membuat peta sendiri, maka proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan akan mudah dilakukan.

Disampaikan Rakhmat, dengan adanya drone pemerintah bisa melakukan pemantauan atau monitoring secara periodik. Disamping itu drone juga tidak berbiaya mahal.

Keuntungan pelatihan bagi pemerintah daerah adalah dengan banyaknya staf bisa membuat peta maka perencanaan akan lebih terarah dan anggaran lebih efisien.

"Sementara bagi pemerintah desa kalau sudah punya drone bisa melakukan pemetaan dan foto potensi desa sehingga bisa mempromosikan desa mereka," ujar Rakhmat. 

Reporter: Herman Jhoni

Editor : Rico Mardianto