RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - PKS memuji badan hukum perkumpulan tagar 2019PrabowoPre Siden sebagai bentuk kreativitas. Menurut PKS, kreativitas itu berharga mahal.

"Kreativitas itu mahal. Jadi apresiasi untuk pembuat tagarnya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin (10/9/2018) malam.

Mardani menilai disahkannya 2019PrabowoPre Siden sebagai badan hukum merupakan hal yang baik dalam demokrasi. Pengesahan itu menurutnya menjadi koridor bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses Pilpres 2019.

"Cara paling baik dan sesuai dengan demokrasi memang sebaiknya berikan koridor bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses ini. Semua diberi izin dan difasilitasi," ucapnya.

Deklarator gerakan 2019 ganti presiden mengatakan perkumpulan 2019PrabowoPre Siden bisa belajar dari gerakan yang dibangunnya. Menurutnya, apa yang terjadi pada gerakan tagar 2019 Ganti Presiden menjadi contoh pengekangan.

"Yang terjadi pada kami tagar 2019GantiPresiden dapat jadi contoh pengekangan," ujar Mardani.

Saat ditanya apakah dirinya bakal mendaftarkan tagar 2019 Ganti Presiden sebagai badan hukum, Mardani mengaku belum punya niat tersebut. Menurutnya, tagar 2019 ganti presiden sebagai gerakan sosial tidak mengikuti formalitas.

"Belum ada niat. Karena gerakan sosial biasanya tidak ikut formalitas. Dia mengalir bersama sambutan masyarakat," tuturnya.

Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tagar 2019PrabowoPre Siden oleh Kemenkum HAM sendiri menjadi kontroversi. Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan notaris yang mendaftarkan perkumpulan tersebut menggunakan siasat dengan cara agak nakal, yakni menggunakan spasi pada kata 'Presiden'.

"Notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu agak nakal. Dia menyiasati dengan mendaftarkan PERKUMPULANTAGAR2019PRABOWOPRESI DEN atau #2019PrabowoPresi den. Untuk menyiasati sistem, dibuat spasi antara kata 'Presi' dan 'den'," jelas Yasonna dalam keterangan tertulis, Senin (10/9/2018). 

Sementara itu, inisiator 2019PrabowoPresiden membantah menggunakan siasat nakal saat mendaftar ke Kemenkum HAM. Gerakan 2019PrabowoPresiden didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk memiliki aspek legalitas.

"Kami juga permohonan ke instansi, kami ikuti AHU (Administrasi Hukum Umum, red). Ya keluarnya begitu ya begitu. Nggak boleh dibilang penyiasatan nakal, faktanya kami ikut itu," ujar Inisiator Gerakan Nasional Prabowo Presiden, Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi, Senin (10/9).

Sumber : Detik

Editor : Mohd Moralis