RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono membantah partai politik dalam koalisi pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak solid, dan berpotensi memainkan politik dua kaki.

Dia pun melempar anggapan politik dua kaki tersebut ke kubu pasangan bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebab Partai Golkar merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf, namun salah satu kadernya Fadel Muhammad justru mendukung Prabowo-Subianto.

Ferry mempertanyakan langkah Fadel yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo-Sandi dapat dikategorikan bahwa partai beringin sedang memainkan politik dua kaki atau tidak.

"Bagaimana pandangan teman-teman terhadap Fadel Muhammad? Beliau merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar yang memutuskan mendukung kami. Apakah kita menganggap Partai Golkar dua kaki? Kan enggak," kata Ferry saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa I, Jakarta Selatan pada Senin (10/9).

Dia melanjutkan, sejumlah elite Partai Golkar juga mengikuti langkah Fadel tersebut secara diam-diam.

Ferry juga tidak menutup kemungkinan sejumlah elite dari partai politik lain di koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf membelot mendukung pasangan Prabowo-Sandi. "Ya pastilah, pasti ada (elite parpol lain)," katanya.

Berangkat dari itu, ia berpendapat, langkah sejumlah kader parpol berbelot mendukung pasangan capres dan cawapres yang bukan diusung parpolnya sebagai hal yang wajar.

Ferry pun mengamini hal tersebut sebagai bagian dari dinamika yang lahir lantaran Pileg dan Pilpres digelar secara serentak pada 2019 mendatang. "Itu biasa," katanya.

Lebih dari itu, Ferry menyatakan bahwa pernyataan seorang kepala daerah yang mengusung pasangan capres dan cawapres tertentu tidak dapat menjadi pegangan. 

Menurutnya, seorang kepala daerah di tingkat provinsi tidak bisa menggambarkan dukungan secara keseluruhan karena provinsi terdiri dari beberapa kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki afiliasi politik berbeda-beda.

"Kalau misalkan ada kepala daerah setingkat gubernur yang kemudian menyatakan bahwa dukung ya enggak bisa seperti itu," ucap dia.

Anggapan permainan politik dua kaki dilakukan oleh parpol di koalisi Prabowo-Sandi muncul setelah Demokrat mengakui sejumlah kadernya memiliki sikap berbeda dengan kebijakan partai.

Ketua divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan dari 34 Provinsi di Indonesia, hanya empat daerah yang menginginkan mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun potensi suaranya cukup besar. 

Demokrat tak merinci daerah-daerah tersebut, namun dia mengatakan dua di antaranya adalah Papua dan Sulawesi Utara. Ferdinand menyebutkan empat daerah yang dukungannya cukup besar ke Jokowi akan diberikan dispensasi atau tidak diberikan sanksi.

"Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali, 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung Pak Jokowi," kata Ferdinand.

Wasekjen Demokrat Andi Arief menyatakan pihaknya tidak pernah tercatat sebagai pemain politik dua kaki atau partai yang berada di dua kubu berbeda pilihan.

Ia pun menuding dua partai dalam koalisi pendukung pasangan calon presiden Prabowo-Sandi, yakni PAN dan PKS sebagai partai politik yang pernah tercatat memainkan politik dua kaki.

Menurutnya, bukti PAN memainkan politik dua kaki adalah dengan masuk ke dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal, PAN merupakan salah satu partai politik pengusung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Sedangkan PKS, lanjut dia, tercatat pernah memainkan politik dua kaki di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Andi, PKS yang saat itu ikut dalam kabinet SBY justru melakukan perlawanan di DPR.

"Dalam koalisi Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS, yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS. PAN mengusung Prabowo Pilpres namun di ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY, namun di parlemen melawan," kata Andi lewat akun media sosial Twitter-nya, @AndiArief, Senin (10/9).

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Nandra F Piliang