RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak segera memperbaiki data pemilih ganda yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diperkirakan data ganda tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus dipastikan tidak bermasalah pada pemilu 2019. Potensi duplikasi data dan kemungkinan adanya data fiktif, maka KPU harus menyiapkan langkah untuk mengantisipasi hal itu," Ferry Mursyidan Baldan, anggota Timses Prabowo-Sandiaga Uno, di Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurut mantan politisi Nasdem itu, hal itu harus dilakukan KPU guna untuk menjamin pemilu yang demokratis dan bersih, sekaligus memastikan bahwa suara pemilih tersampaikan dengan benar.

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menyayangkan belum tuntasnya program e-KTP yang menyebabkan penggunaan mekamisme manual dalam penyususnan dan penetapan DPT Pemilu 2019. 

"Semestinya, jika program e-KTP, sejatinya KPU akan sangat mudah memetapkan DPT dengan menggunakan NIK. Bahkan mereka yang akan berusia 17 tahun pada April 2019 nanti, termasuk perkawinan yang menjadi syarat sebagai pemilih," terangnya.

Untuk itu, Ferry mengusulkan agar KPU lakukan proses konfirmasi dan ricek data yang disampaikan oleh peserta pemilu terhadap DPT yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. "Dengan perangkat IT yang ada diharapkan akan mudah hal itu dilaksanakan," imbuhnya.

Kata dia, sebagai langkah antisipasi, hal ini penting untuk dilakukan, karena sejatinya pemilu adalah simbol peradaban bangsa Indonesia dan masyarakat sebagi peserta pemilu ingin membantu KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara bersih, benar dan berkualitas.

Meski demikian, dia memiliki keyakinan melihat sosok KPU bahwa penyelenggarakan pemilu akan melakukan hal terbaik pada setiap tahapan pemilu, termasuk soal DPT. 

Reporter: Syafril Amir
 

Editor : Rico Mardianto