RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Belakangan gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden mewarnai berbagai konten di media sosial. Gerakan ini dianggap politis yang berafiliasi untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Sementara, bagi pendukung pasangan capres Joko Joko Widodo-Ma'ruf Amin, gerakan ini dianggap sebagai gerakan politik hitam jelang Pilpres 2019. 

Menanggapi hal itu, Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong mengatakan, #2019GantiPresiden itu memiliki pesan komunikasi yang sama dengan #Jokowi2Periode. 

"Tagar 2019GantiPresiden bermakna ingin ganti presiden di periode selanjutnya dan tagar Jokowi2Periode ingin untuk melanjutkan kepemimpinannya 2 periode. Ini punya makna komunikasi yang sama di media sosial ataupun medium lainnya. Kedua tagar bersifat aspirasi dari masyarakat," ujar Anthony di Jakarta, Ahad (2/9/2018). 

Anthony yang juga CEO Menara Digital ini menambahkan masing-masing masyarakat bisa memaknai dengan sendirinya. 

“Kita harus netral menyikapinya. Bagi yang rasa baik bisa implementasikan #Jokowi2Periode, bagi yang kurang puas dengan yang sekarang bisa #2019GantiPresiden. Kekuatan maknanya sama, hanya saja ini ada rivalitas dua kubu maka cenderung panas," ujarnya. 

Ia menyayangkan tindakan yang melarang aksi #2019GantiPresiden. "Point penting demokrasi adalah pergantian kekuasaan. Ini supaya ada sirkulasi maka demokrasi itu lahir. Jadi disayangkan apabila tindakan ini dilarang karena dalam aksi tersebut menyuarakan gagasan ekonomi terkini dari masyarakat. Jika dilarang maka aksi #Jokowi2Periode juga harus dilarang," tutupnya. 

Editor : Nandra F Piliang