RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno dikritik sejumlah pihak karena dinilai telah berpolitik praktis di lingkungan kampus. Sandi mengatakan penerapan aturan tentang larangan berpolitik praktis di tempat-tempat tertentu itu harus adil untuk semua pihak.

"Kita tentunya harus melihat secara keseluruhan. Kalau misalnya di tempat pemerintahan, tidak dibolehkan akan sangat sulit buat pemerintah. Karena pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Prestasi-prestasinya dan itu rata-rata di gedung pemerintah menyampaikannya juga untuk materi-materi yang lain yang di... Jadi kalau kita mau menerapkan, itu harus menerapkan secara jangan tebang pilih. Semuanya," kata Sandi di Jakarta, Minggu (2/9/2018).

Sandi mengatakan sebenarnya aturan tersebut juga berlaku di tempat-tempat pemerintahan. Namun, sambung dia, hal itu tak bisa diterapkan karena pemerintah akan kesulitan untuk menyampaikan pencapaian-pencapaiannya.

"Tapi ini bagian pengingat kita. Karena ruangan pemerintah juga tidak boleh dipake untuk pencapaian-pencapaian. Kita jangan sampai saling serang menyerang. Kita gunakan ini untuk saling merangkul, masyarakat sudah pintar sendiri, sudah dewasa, sudah matang kok. Jadi saya terima kasih sudah diingatkan," ujarnya.

Sandi juga menegaskan dirinya paham aturan tentang kampanye dan larangan untuk berpolitik praktis di tempat-tempat tertentu. Pada dasarnya, dia datang ke kampus hanya untuk memberi motivasi ke mahasiswa.

"Semuanya berawal dari niat. Niat saya memberi motivasi dan itu kampus yang mengundang, materinya adalah materi kewirausahaan dan kuliah perdana dan saya ini paham aturan. Saya ngerti sekali karena saya pernah mengikuti selama dua tahun Pilkada dan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi saya apresiasi diberikan pengingat, reminder," tegasnnya.

"Terima kasih dan rata-rata partai sebelah, partai-partai atau pendukung tentunya dari sahabat kita pak presiden dan pak kiai yang mengkritik, kita terima dan itu bagian dari tugas mereka kan. Tapi karena kita percaya Pilpres ini harus mempersatukan. Jangan dijadikan permasalahan. Kalau misalnya ada yang dilanggar tentunya tidak boleh dilakukan. Tapi ini merupakan undangan dan materinya materi pencerahan untuk mahasiswa dan diapresiasi oleh mahasiswa," sambungnya.

Dia kemudian bicara soal mundurnya sebagai Wagub DKI Jakarta karena dikhawatirkan akan dipolitisasi untuk kepentingan Pilpres. Dia juga berharap Pilpres 2019 ini dapat berjalan secara adil dan transparan.

"Saya juga berharap bahwa kalau misalnya nanti dalam satu tahapan.. Makanya saya ingin mundur dari Wagub DKI itu karena itu. Kalau nggak, saya ada kesempatan mengasih materi di dalam kesempatan saya cuti, di lingkungan pemerintah. Itu kan nggak fair. Jadi saya berharap pemilu ini jujur, adil, seadil-adilnya. Transparan, setransparannya. Dan membuat, membuka inspirasi kita bersama dalam pendidikan politik," paparnya.

Kritikan terhadap Sandi muncul dari sejumlah pihak usai dirinya hadir di acara yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Uhamka. Tak hanya dari kubu lawan, tanggapan juga datang dari Bawaslu.

Bawaslu mengimbau agar kandidat menahan diri, apalagi berkaitan dengan aktivitas di kampus saat tahun politik.

"Bawaslu mengimbau agar para bakal calon menahan diri, karena ini belum masa kampanye, tolong tidak berkampanye atau melakukan aktivitas yang mengarah-arah ke kampanye," kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

Sumber : detik

Editor : Rico Mardianto