RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Tagar #2019GantiPresiden ramai lagi. Gerakan itu semula digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Maret 2018 lalu. 

Sejak bulan itu, gerakan ganti presiden ramai di telinga masyarakat dan kontroversial. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sempat mengatakan, gerakan ganti presiden sulit terbendung.

"Kami yakin memang arus #2019GantiPresiden itu sudah unstoppable, tak bisa dibendung," kata Amien di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Tagar #2019GantiPresiden kemudian nongol di berbagai kegiatan, mulai dari Car Free Day (CFD) sampai demo-demo. Puncaknya, yakni saat Pilgub Jawa Barat 2018. Pasangan Sudrajat-Syaikhu memamerkan kaus putih dengan tulisan #2019GantiPresiden di atas panggung debat cagub kala itu. Saat itu, Syaikhu menyebut aksinya tersebut sebagai bentuk ekspresi.

"Saya kira undang-undangnya kan kebebasan berekspresi, jadi kita juga harus belajar semuanya bahwa ini suatu kebebasan mengekspresikan. Itu sama saja dengan kaus-kaus yang ada di Jakarta. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar dalam era demokrasi," ujarnya di Depok, Jawa Barat, Senin (14/5).

Usai insiden di panggung debat Pilgub Jabar pada Mei 2018, gerakan #2019GantiPresiden sempat redup. Gemanya hanya terdengar sesekali, itu pun hanya selentingan. Misalnya lewat rilisan lagu ganti presiden yang dinyanyikan oleh Sang Alang. 

Tapi, baru-baru ini gerakan tagar #2019GantiPresiden kembali jadi sorotan menjelang kampanye Pilpres 2019. Aksi maupun deklarasi #2019gantiPresiden ramai lagi dilakukan di berabagai daerah. Namun, gerakan itu banyak di tolak warga. Di Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Jabar menolak gerakan tagar #2019GantiPresiden karena dinilai lebih dominan unsur provokasi.

"Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah pada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi," kata MUI Jabar Rafani Achyar di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).

Deklarasi #2019GantiPresiden juga ditolak di Serang, Banten dan Surabaya. Polisi menyebut aksi gerakan ganti presiden tak berizin.

"Tidak, tidak ada (izin). Saya tahunya baca-baca di media sosial dan kabar yang beredar di pesan-pesan seminggu ini," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan saat dihubungi detikcom, Jumat (24/8).

Di Riau, deklarasi #2019GantiPresiden juga diminta dibatalkan pihak kepolisian. Polisi menyebut aksi tersebut lebih banyak mudaratnya.

"Saya nyatakan batalkan itu. Batalkan. Nggak ada manfaatnya, mudaratnya banyak," kata Kapolda Riau Brigjen Widodo Eko Prihastopo, di Mako Brimob Polda Riau, Jl KH Ahamad Dahlan, Pekanbaru, Jumat (24/8).

Banyaknya penolakan di berbagai daerah, membuat sang Inisiator Mardani Ali Sera, meminta gerakan #2019GantiPresiden dilakukan dengan elegan dan santun. "Gerakan #2019GantiPresiden harus tetap menjaga karakter gerakan yang elegan, santun, dan cerdas. Karena ini gerakan mencintai negeri dengan cara mendidik masyarakat untuk berani, cerdas, dan tetap santun," kata Mardani lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/8).

Ketua DPP PKS ini mengingatkan rekan-rekan relawan untuk mencermati naskah deklarasi #2019GantiPresiden yang tertuang dalam buku yang sudah diluncurkan Mardani. Mardani menambahkan karakter elegan dan santun, juga disertai prosedur dan izin di setiap tempat deklarasi.

Mardani mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tak melanggar aturan. Dia mengatakan hal itu berdasarkan pernyataan KPU dan Bawaslu.

"Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya aparat keamanan, untuk sama-sama menjaga suasana kondusif, agar aman dan tertib pada deklarasi-deklarasi yang dilakukan di daerah-daerah. Kami sangat menghormati gerakan lain yang melakukan aksi berbeda dengan kami. Sehingga adanya kompetisi pilihan terbaik bagi negeri ini," ucap dia.

Sumber : Detik

Editor : Mohd Moralis