RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan melayangkan kritik ke pemerintah dalam pidato yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Partai Demokrat (PD) memuji kritik itu.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut kritik yang disampaikan Zulkifli merupakan suara rakyat. Kritik itu juga berdasarkan fakta.

"Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR adalah suara rakyat sesungguhnya," ujar Ferdinand kepada detikcom, Jumat (17/8/2018).

Ferdinand mengatakan yang disampaikan Zulkifli sesuai dengan realitas yang ada. Apalagi kritik tersebut juga merupakan titipan dari rakyat Indonesia, khususnya emak-emak. Dia malah tak sepakat dengan pencapaian pemerintah soal Freeport hingga Blok Rokan dari asing.

"Semua yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan adalah kebenaran yang memang tampak terbalik dengan klaim-klaim yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya," katanya. 

"Pesan emak-emak terkait harga, pengelolaan utang yang memprihatinkan adalah masalah nyata yang musti dapat perhatian khusus dari pemerintah. Tidak baik Jokowi memuji diri berhasil sementara realitas di tengah publik tidak demikian," lanjut Ferdinand. 

Terkait banyaknya pihak yang menilai apa yang disampaikan Zulkifli tak pada tempatnya, Ferdinand tak sepakat. Menurutnya, DPR dan MPR adalah ruang berpolitik.

"Ini realitas politik. DPR MPR itu ruang politik. Apa bedanya dengan kritik Zulkifli Hasan dengan pujian klaim keberhasilan Jokowi dalam pidatonya? Ini kan sama saja, jadi tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Justru tempatnya sudah benar di rumah rakyat, rumah politik," kata Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, Zulkifli memberi sejumlah kritik kepada pemerintahan Jokowi. Ketum PAN itu berbicara banyak soal kebijakan ekonomi.

"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli. 

Sumber : Detik

Editor : Mohd Moralis