RIAUMANDIRI.CO, BENGKALIS - Mengingat kondisi keuangan daerah mengalami defisit yang cukup besar, Pemkab Bengkalis dikabarkan akan membatalkan 6 paket proyek multiyears yang recana pengerjaannya dimulai tahun ini. Sebagai gantinya  akan dijadikan reguler mulai tahun 2019.

Plt Kadiskominfo Bengkalis, Johansyah Syafri ketika dikonfirmasi prihal pembatalan tersebut mengaku belum tahu. ”Sampai detik ini, saya belum dengar kabar rencana mempending atau pembatalan kegiatan proyek MY,” ujar Johan saat ditemui di Gedung DPRD usai menghadiri paripurna hari jadi Bengkalis, Senin (30/7/2018).

Menurut Johan, jika memang benar dipending atau dibatalkan, tentu tidak bisa dilakukan atau diputuskan bupati sendiri. Mengingat 6 proyek MY yang dimulai tahun 2018 telah disepakati antara bupati dan unsur pimpinan DPRD Bengkalis.

“Sudah dilakukan MoU antara bupati dan unsur pimpinan DPRD Bengkalis, kalaupun kegiatannya dipending harus dibahas bersama, karena ini menyangkut anggaran, tidak bisa dilakukan bupati sendiri. Tapi yang pasti saya belum menerima informasi kalau kegiatan MY akan dipending atau dibatalkan,” sebutnya.

Seperti diberitakan, banyaknya beban hutang tahun 2017 yang harus dibayarkan pada tahun 2018, membuat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis tahun ini hanya tersisa Rp2,2 triliun dari yang disahkan Rp 3,6 triliun. Hal itu disebabkan terjadinya defisit anggaran mencapai Rp 1,4 trilyun, ditambah lagi dengan tunda bayar hutang tahun 2017 mencapai Rp 450-an miliar.

Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir menyebutkan bahwa anggaran yang tersisa Rp2,2 triliun dipotong Rp1,4 triliun untuk belanja langsung OPD dan pegawai maka kondisi APBD Bengkalis yang akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan hanya tinggal Rp 800 milyar. Dari angka tersebut, termasuk didalamnya anggaran untuk pendidikan 20 persen, kesehatan dan dana desa masing-masing 10 persen serta infrastruktur.

“Kondisi keseluruhan APBD Bengkalis tahun ini hanya tersisa Rp 2,2 trilyun, include untuk semua pembiayaan termasuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga serta dana desa yang tertunda bayar tahun 2017 lalu mencapai Rp 65 milyar,” ujar Kadir, baru-baru ini. 

Reporter: Usman Malik

Editor : Mohd Moralis