RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengeluhkan penilaian sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap wakil rakyat merupakan gudangnya uang. Akibat persepsi itu, maka anggota DPR kerap menjadi sasaran masyarakat untuk meminta bantuan dalam bentuk materi.

"Masih ada kelompok masyarakat yang menilai anggota DPR bukan dari sisi pelaksanaan tugas legislator tapi menilai dari sisi bantuan cash/material langsung yang mereka terima. Mereka anggap kita sebagai eksekutif atau gudang uang," tutur Sodik menjawab dikutip Okezone, Sabtu (21/7/2018).

Para legislator juga sering dijadikan objek penitipan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu baik dari sisi regulasi, proyek atau anggaran. Ini berkaitan dengan tugas DPR yakni penganggaran juga legislasi.

DPR bisa saja tak memegang uang, tapi pembahasan anggaran adalah bagian tugas dan fungsi mereka. Maka di sinilah, jika iman tak kuat dan kurang awas, bisa dimanfaatkan untuk penyelewengan dengan melego pengaruhnya.

Belum lagi ada banyak kelompok masyarakat yang sering juga menitipkan kerabatnya untuk bisa masuk dalam institusi tertentu, karena anggota DPR dianggap punya "kekuatan" dan jaringan untuk mempengaruhi.

Sodik mengakui kerap didatangi sekelompok masyarakat yang ingin menitipkan anaknya masuk di sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Padahal, nilai anak yang dititipkan di bawah standar sehingga akan menabrak aturan bila harus dibantu.

"Masih ada masyarakat yang minta bantuan anggota DPR untuk sesuatu yang melanggar aturan tapi mereka berpikir bahwa anggota DPR bisa melakukannya walau nilai mereka di bawah standar," jelasnya.

Menurutnya hal-hal seperti itulah yang kerap memicu korupsi, kolusi bahkan nepotisme atau penyalahgunaan wewenang. Karena biasanya permintaan seringkali diikuti imbalan menjanjikan.

Sodik mengaku telah berulangkali menghindari hal-hal seperti ini, namun godaan terus berdatangan.

Di sisi lain pengawasan saat ini sudah ketat. KPK dengan kewenangan yang dimiliki bisa saja menyadap pembicaraan dan menangkap siapa yang dianggap bersalah. PPATK juga terus mengawasi transaksi di rekening siapa saja. Belum lagi netizen dan media massa yang terus memainkan peran sebagai kontrol sosial.

Sodik mengaku harus memutar otak agar tak terjerumus atau tergiur godaaan. Di sisi lain harus ada sejawat dan konstituen yang harus terus dijaga hubungannya.

Dalam sehari, menurut Sodik, rata-rata wakil rakyat di Senayan bisa mendapati 10 hingga 15 pengajuan permohonan bantuan untuk berbagai keperluan dan dalam berbagai bentuk mulai dari proposal hingga permohonan via surat elektronik (email) ataupun aplikasi Whatsapp.

 

Sumber : okezone

Editor : Rico Mardianto