RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung memimpin rapat pembahasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018, baik yang sudah jalan dan akan dijalankan. Salah satu penekanan Gubernur Riau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau mengenai sisi pendapatan dan belanja.

Gubri menekankan untuk penggalian peluang pendapatan diharapkan adanya sinergitas antara OPD terkait. Misalnya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.

“Jadi yang perlu di intensifkan dan ekstensifikasi itu misalnya UPT yang selama ini memberikan kontribusi terhadap PAD perlu diawasi, transparan dan akuntabel. Untuk perizinan misalnya penerbitan NPWP perusahaan yang berinvestasi harus diajak menggunakan NPWP Riau. Kalau ini dipenuhi perusahaan akan menambah pendapatan daerah," ujar Gubri, Selasa (10/7/2018).

Dijelaskan Andi Rachman, biasa ia disapa, untuk Dinas Perhubungan, mengenai mobil perusahan yang beroperasi di Riau. Misalnya mobil non BM, seperti transportasi CPU yang beroperasi di Riau. Sejauh ini masih menggunakan plat bukan BM, dan melewati jalan-jalan yang ada di Riau. Bahkan menyebabkan kerusakan parah.

"Itu kita imbau agar mendaftarkan mobilnya ke plat BM, karena pabriknya di Riau dan diantar ke Pelabuhan Dumai, tapi mobilnya non BM. Ini kan tidak wajar, beroperasi di Riau tapi bayar pajak di daerahnya sendiri. Itu sangat wajar kita minta. Nanti kita undang asosiasi dan si pemberi kerja,” jelasnya. 

Sementara itu, mengenai rasionalisasi kegiatan APBD yang ada di OPD. Apakah jadi dijalankan, Gubri belum bisa memastikan, karena sampai saat ini belum membeberkan berapa besaran anggaran yang akan dikurangi. Dan ia meminta kepada seluruh OPD Pemprov Riau untuk betul-betul mencermati program-program yang prioritas sebelum dilaksanakan.

"Itu belum, nanti kita bicara angkanya berapa yang akan dirasionalisasi. Kita lebih realistis, tentu dengan kondisi yang ada maka OPD harus lebih cermat melaksanakan program-ptogram mana yang lebih diprioritaskan," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Beppeda) Riau, Rahmad Rahim menjelaskan bahwa saat rapat pihaknya belum membicarakan soal rencana rasionalisasi APBD. Rapat lebih terfokus mengejar pendapatan tersebut sebagai langkah Pemprov Riau untuk menghindari rasionalisasi APBD 2018. Namun tidak dipungkiri kalau pendapatan tidak tercapai, maka langkah rasionalisasi terpaksa dilakukan.

"Kita belum ada upaya untuk melakukan rasionalisasi. Upaya kita lebih kepada mengejar target pendapatan, bukan rasionalisasi. Kalau pendapatan bisa tercapai untuk apa kita rasionalisasi. Kalau tidak tentu iya terpaksa kita rasionalisasi. Tapi sampai hari ini belum ada upaya kita untuk rasionalisasi," jelas Rahmad Rahim. 

Salah satu upaya mencari pendapatan, sebut Rahmad Rahim, Pemprov Riau akan mengejar pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp766 miliar.

"Ini lah pak Sekda Riau akan mengejar DBH ke Jakarta, mudah-mudahan dapatlah. Kalau pendapatan yang lain kan sudah tercapai seperti retribusi dan pajak,” ungkapnya. 

Reporter: Nurmadi
Editor: Rico Mardianto