RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Partai Demokrat tengah mempersiapkan sanksi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Sanksi ini akan diberikan lantaran sikap TGB yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) maju kembali di periode berikutnya. Padahal Partai Demokrat belum memberikan arah dukungannya untuk Pilpres 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto mengatakan, di internal partainya belum membicarakan secara rinci jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada TGB. Namun, kemungkinan TGB akan dikenai sanksi lantaran dianggap melanggar etika partai.

"Memang kemarin belum dibicarakan secara tegas masalah sanksi. Kalau saya melihat, kan ini juga masalah etika. Etika itu pasti akan dibicarakan dan biasanya juga akan ada sanksinya," ucap Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan sanksi yang akan diberikan partainya tak sampai melakukan pemecatan. Pasalnya Dewan Kehornatan Partai Demokrat, lanjut Agus akan memperhitungkan setiap tingkat kesalahan yang dilakukan kadernya dan disesuaikan dengan aturan yang ada di partainya.

"Ya namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat, anggota DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," jelas Agus.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, sebelumnya mengatakan belum mengetahui sanksi apa yang akan dijatuhkan Partai Demokrat terhadap TGB. Ia menyerahkan persoalan sanksi itu kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

"Kita belum bahas. Yang jelas dia masih tetap kader Demokrat," ujarnya.

Editor: Nandra F Piliang
Sumber: Okezone