RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Arsyadjuliandi Rachman sepertinya ingin memberi sesuatu yang berarti dalam rentang perjalanan hidupnya, yaitu dengan sebanyak mungkin memberikan apa yang mampu ia persembahkan untuk kepentingan orang lain. Termasuk dengan kapasitas Gubernur Riau definitif yang disandangnya, terhitung sejak 25 Mei 2016.

Pengabdian tokoh yang akrab dipanggil dengan Andi Rachman ini sebagai Gubri melengkapi pengabdian dengan sejumlah kapasitas yang ia sandang sebelumnya. Sebutlah saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau, sebagai Wakil Gubernur Riau, sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau, sebagai anggota DPRD Riau, sebagai Ketua Kadin Riau, dan lainnya.

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, baik dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Riau, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maupun Gubernur Riau definitif, Andi Rachman setidaknya berhasil menuntaskan empat persoalan krusial Riau. Selain menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat Riau, sebagian di antara persoalan krusial itu juga merembes ke daerah tetangga.

'"Alhamdulillah, sejumlah persoalan krusial Riau mulai dari bencana kabut asap, pengesahan RTRW Riau, utang stadion utama, pembangunan Jembatan Siak IV yang mangkrak, dan lainnya, satu per satu sudah kita tuntaskan secara baik. Terima kasih kepada institusi/lembaga terkait dan pihak-pihak yang telah membantu, terutama menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau,'' ujar Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Selasa (26/6/2018)

Tuntaskan Kabut Asap
Salah satu persoalan krusial Riau yang menyerempet ke daerah bahkan negara tetangga adalah kasus kabut asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)), yang melanda daerah ini selama sekitar 18 tahun. Dampak ekonomi akibat karhutla di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 trilliun, melebihi kerugian pada tahun 1997, padahal jumlah lahan yang terbakar jauh lebih sedikit.

Tapi sejak Andi Rachman dipercaya menjadi Gubri definitif, kasus kabut asap di daerah ini berhasil ditekan secara signifikan. Karena kabut asap berasal dari karhutla, maka inti pencegahan dan penanganannya bersumber dari sejauh mana kemampuan untuk meminimalisir karhutla. 

Persoalan ini pula yang ditangani sungguh-sungguh oleh jajaran Pemerintah Provinsi Riau. Bekerja sama dengan jajaran terkait, penanganan karhutla di daerah ini membuahkan hasil yang membanggakan, terutama di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai “sarang karhutla.”

Keberhasilan Provinsi Riau menanggulangi bencana karhutla berbuah penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) RI, instansi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden dalam soal kebencanaan. Piagam Penghargaan yang kali kedua setelah tahun 2016 ini, diberikan Kepala BNPB William Rampingilei kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, pada Rakernas Penanggulangan Bencana di Bali Kamis (22/2/2018).

Pengesahan RTRW Riau
Kesuksesan yang tak kalah membanggakan adalah pengesahan RTRW (rencana tata ruang wilayah) Riau, yang prosesnya sudah memakan waktu yang relatif sangat lama. Penantian yang memakan waktu puluhan tahun itu akhirnya terwujud. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan nomor register RTRW Riau, Rabu (25/4/2018).Dengan telah dikelurkannya nomor register tersebut, maka sah lah Riau memiliki RTRW.

Molornya pengesahan RTRW Riau memang memberi dampak yang cukup berat bagi daerah ini. Menurut data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau jumlah investasi yang terhambat akibat belum tuntasnya RTRW Riau mencapai Rp53,9 Triliun. "Untuk seluruh Kabupaten/Kota di Riau yang sudah melaporkan itu jumlahnya Rp53, 9 triliun, itulah jumlah investasi yang terhambat ke Riau," ujar Kepala DPMPTSP Riau Evarefita.

''Investasi yang selama ini terhambat, segera masuk ke Riau. Ini akan berdampak bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi di Provinsi Riau, mulai dari ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan serta pembangunan lainnya,'' ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Juni Ardianto Rachman.

Menurutnya, berkas izin investasi yang terhambat di Riau mencapai Rp70 triliun lebih. "Itu akan langsung masuk ke Riau. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya Rp70 triliun saja, namun jika dihitung dampak lain dari investasi itu bisa di atas Rp100 triliun,'' ungkapnya.

Dampak positif lainnya, tutur Juni, kemiskinan akan ditekan, jumlah pengangguran akan berkurang, dan ekonomi akan tumbuh dengan bagus bahkan bisa di atas nasional.

Diakui Juni, dalam dua tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Riau terburuk dan itu diakibatkan masalah RTRW Riau yang belum tuntas, sehingga dengan pengesahan RTRW, semua bisa teratasi. "RTRW adalah solusi untuk pertumbuhan Riau,'' pungkasnya.

Menggenjot Infrastruktur
Selama sekitar dua tahun menjabat Gubri, Andi Rachman juga berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar di bidang infrastruktur.Dalam kurun waktu empat tahun, yakni 2014 s/d 2017, Pemprov Riau telah menggelontorkan dana Rp4 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 12 kabupaten/kota. Perinciannya, pembangunan 665,73 kilometer jalan senilai Rp3,6 triliun dan 51 jembatan senilai Rp577,9 miliar.

Karena menyandang status sebagai urat nadi perekonomian, pembangunan sejumlah infrastruktur dasar --terutama dari jenis jalan dan jembatan-- mendapat prioritas utama oleh Pemprov Riau. Bahkan, sampai tahun anggaran 2019 mendatang, pembangunan sektor yang satu ini tetap mendapat perhatian serius.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau H Rahmad Rahim mengatakan panjang jalan Provinsi Riau yang berstatus baik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Kalau pada tahun anggaran 2014 jumlah panjang jalan yang berstatus baik baru sepanjang 931,10 km, pada 2015 berhasil ditingkatkan menjadi 1.153,42 km.

Bertambah tahun, panjang jalan yang berstatus baik terus mengalami kenaikan. "Pada tahun anggaran 2016, misalnya, panjangnya sudah mencapai 1.330,97 km, yang meningkat lagi menjadi 1.406,63 di tahun anggaran berikutnya, 2017", ujar Rahmad.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, Pemprov Riau menambah lagi program perbaikan jalan provinsi sehingga pada akhir tahun anggaran ditargetkan panjang jalan provinsi yang berstatus baik akan meningkat mencapai angka 1.517,32. Sementara untuk tahun anggaran 2019, jumlah jalan berstatus baik ditingkatkan lagi sehingga menjadi 1.665,93 km.

Karena semakin banyak jalan provinsi di Riau yang mendapat penanganan, implikasinya antara lain panjang jalan dengan status rusak berat mengalami penurunan yang signifikan. Kalau pada tahun anggaran 2014 panjang jalan provinsi yang dalam kondisi rusak berat 621,23 km, pada tahun 2018 sudah bisa ditekan sehingga menjadi 567,25 km.

Itu artinya, selama kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari 2014 sampai 2017, Pemprov Riau telah melakukan kegiatan pembangunan untuk membuat kondisi jalan provinsi menjadi baik di atas jalan sepanjang 665,73 km. Rinciannya, untuk tahun anggaran 2014 sepanjang 229,82 km, 2015 sepanjang 229,99 km, 2016 sepanjang 163,99 km, dan pada tahun anggaran 2017 sepanjang 148,80 km.

Tak pelak, ungkap Rahmad, alokasi anggaran untuk jalan dengan berbagai kegiatannya seperti pembukaan jalan baru, peningkatan status jalan, pemeliharaan, dan lainnya, menelan dana yang cukup besar. "Diambilkan dari APBD Riau, total biaya untuk urusan jalan ini selama empat tahun itu tercatat sebanyak Rp3,6 triliun, untuk mengurusi jalan dengan panjang 665,8 km."

Selama empat tahun, yakni 2014-2017, Pemerintah Provinsi Riau telah membangun 51 jembatan, untuk meningkatkan kondisi infrastruktur daerah dengan anggaran total mencapai Rp577,9 miliar. "Peran jembatan ini sangat vital dalam mempercepat mobilisasi barang dan jasa," kata Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim.

Dari data yang diperoleh, dengan anggaran untuk membangun 51 jembatan itu mencapai Rp577,92 miliar, total jenderal panjang jembatan yang telah dibangun Pemprov Riau mencapai 6.245 meter. Realisasi pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Riau menyambung konektivitas antara daerah. Selain itu, keberadaan jembatan juga memiliki efek berantai (multiplier effect) yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.

Rincian jembatan yang dibangun Pemprov Riau sepanjang 2014 hingga 2015 ada 20 unit yang dibangun Pemprov Riau tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Perinciannya, delapan unit di Kampar, empat unit di Pekanbaru, tiga di Rokan Hulu, dua di Kuansing, dua di Pelalawan, dan satu di Siak. Dengan kata lain, sepanjang tahun tersebut ada 2.291 meter jembatan yang telah dibangun Pemprov Riau.

Sementara pada 2016, Pemprov Riau juga membangun 15 unit jembatan dengan menghabiskan anggaran Rp171,963 miliar. Jembatan tersebut tersebar di tujuh kabupaten dan kota yakni Rokan Hulu dan Kampar masing masing empat unit. Kemudian Kuansing dan Pekanbaru masing masing dua unit.Sementara itu, di Kabupaten Siak, Pelalawan dan Indragiri Hilir masing masing satu unit jembatan. Total panjang jembatan yang dibangun Pemprov Riau pada 2016, yakni mencapai 1.680 meter.

Kemudian pada 2017, Pemprov Riau kembali membangun 16 unit jembatan sepanjang 2.274 meter. Pembangunan ini menguras anggaran sekitar Rp207,093 miliar. Belasan jembatan ini dibangun dengan rincian lima unit masing masing di Kampar dan Indragiri Hilir. Kemudian tiga unit di Rokan Hulu, dua unit di Pekanbaru, dan satu unit di Kuantan Singingi.

Termasuk yang jadi perhatian Andi Rachman adalah Jembatan Siak IV di Kota Pekanbaru, yang akan menghubungkan pusat kota Pekanbaru ke Kecamatan Rumbai. Sempat mangkrak selama tiga tahun, Andi Rachman bertekad akan menuntaskan tahun 2018 ini untuk memperlancar transportasi kota.

Masih di Pekanbaru, yang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemprov Riau mulai melaksanakan pembangunan dua flyover di Pekanbaru. Pembangunan keduanya menelan dana lebih dari Rp 238 miliar."Untuk flyover di kawasan SKA ini menelan dana sebesar Rp 159.384.265. 000. Pagu angaran APBD tahun 2018," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto.

Dadang menjelaskan, pembangunan dua fly over ini pertama di perempatan Jl Soekarno Hatta dengan Jl Tuanku Tambusai. Pemenang tendernya PT Sumber Sari Cipta Marga. Lokasi Fly over ini lebih dikenal warga Pekanbaru dengan sebutan kawasan Simpang SKA.Fly over di kawasan SKA ini memiliki panjang 625 meter dengan lebar 18 meter. Nantinya ada dua jalur dengan masing-masing lebarnya 4 meter.

Selanjutnya, kata Dadang, di bawah kepimpinan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi 'Andi' Rachman juga membangun fly over kedua di persimpangan, Jl Soekarno-Hatta dengan Jl Adi Sucipto dan Subrantas di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Lokasi kedua ini persisnya di Pasar Pagi Arengka dengan pemenang tender PT Dewanto Cipta Pratama.

Untuk fly over di Pasar Pagi Arengka ini, lanjut Dadang, akan memiliki panjang 425 meter dengan lebar 9 meter dengan dua jalur. Anggaran yang digelontorkan lewat APBD 2018 ini mencapai Rp 78.398. 668.000."Fly over ini dibangun untuk meningkatkan tingkat pelayanan lalu lintas mengurangi kemacetan pada jalur Arengka menuju kawasan Panam," tutup Dadang.

Dalam masa jabatan Andi Rachman sebagai Gubri pula, antara lain, Pemprov Riau telah menuntaskan utang pembangunan Stadion Utama dan sarana di kawasan stadion kebanggaan masyarakat Riau itu sebesar Rp264 miliar melalui APBD 2017.Oleh karena itu, Pemprov Riau menginginkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau bisa berkantor di Stadion Utama Riau itu.

SPAM Regional Durolis dan RLH
Infrastruktur strategis lain yang dibangun di zaman Andi Rachman adalah SPAM (sistem penyediaan air minum) Regional Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis), yang dipastikan akan mengatasi kelangkaan air bersih di tiga daerah --yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. SPAM Regional Durolis merupakan proyek strategis bagi Riau, karena memiliki kapasitas 1.500 liter/detik yang terbagi tiga tahap.

Pelaksanaan program SPAM Durolis mengalami kemajuan berarti –setelah ground breaking dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Senin (21/8/2017), di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir–, dan dijadwalkan awal 2019 sudah dioperasikan. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau bersama tiga kabupaten/kota itu juga sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU), dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk program yang sama dengan Kementerian PUPR RI.

Dengan nilai proyek mencapai Rp760 miliar, yang bersumberkan dari APBN, APBD Riau, dan APBD ketiga kabupaten/kota itu; SPAM Regional Durolis merupakan proyek strategis bagi Riau, karena memiliki kapasitas 1.500 liter/detik yang terbagi tiga tahap. ‘’Tahap pertama sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada 2017, dan melayani enam kecamatan di Dumai, empat kecamatan di Rohil, dan dua kecamatan di Bengkalis,’’ ungkap pria yang akrab dipanggil Andi Rachman ini.

Untuk program pembangunan RLH (rumah layak huni), pada tahun anggaran 2017 lalu, melalui dana yang bersumber dari APBD Riau 2017, direncanakan dibangun sebanyak 2017 unit RLH di 12 kabupaten/kota, sedangkan yang terlaksana sebanyak 1969 unit. Pembangunan RLH sebanyak itu dilakukan di 84 kecamatan, yang tersebar di 266 desa/kelurahan. Sepanjang 2017 itu, tercatat sebanyak 48 unit RLH yang tidak terlaksana. Jumlah bantuan RLH di 2018 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 2.061 unit. (rls)