RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Provinsi Riau selama sekitar 18 tahun adalah masalah kabut asap, yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masalah dimaksud tidak hanya menjadi persoalan bagi masyarakat Riau, tapi juga meresahkan sejumlah daerah dan negara tetangga yang mendapat kiriman kabut asap dari Riau.

Dampak ekonomi akibat karhutla di Indonesia –di mana Riau termasuk “penyumbang” terbesar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 trilliun, melebihi kerugian pada tahun 1997, padahal jumlah lahan yang terbakar jauh lebih sedikit. Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, menjelaskan hitungannya itu didasarkan pada angka kerugian pada tahun 1997 ditambah dengan kerugian yang dialami Malaysia dan Singapura.

“Musim kemarau lebih panjang dan asap lebih luar biasa daripada tahun 1997-1998 kalau saya tambah US$9 miliar plus kerugian yang ada di Singapura dan Malaysia masing-masing US$2 miliar, jadi US$13 miliar, ditambah faktor seperti angka inflasi. Jadi, bisa bervariasi antara US$14 miliar hingga US$20 miliar, tergantung angka inflasi yang kita terapkan,” jelas Herry.

Herry menjelaskan perhitungan tersebut masih sangat kasar dilihat dari kerugian ekonomi, tanaman yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa, dan juga penerbangan. Kabut asap yang membuat jarak pandang terbatas, antara lain, menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan.

Tapi sejak Arsyadjuliandi Rachman dipercaya menjadi Gubernur Riau definitif, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubri, kasus kabut asap di daerah ini berhasil ditekan secara signifikan. Tolong cermati data ini: kalau pada 2014 jumlah hotspot berdasarkan pantauan satelit modis tercatat sebanyak 11.272, berhasil ditekan sehingga pada tahun 2017 hanya tersisa 190 hotspot saja.

Angka penurunannya dari tahun ke tahun juga cukup bisa dipujikan. Kalau pada 2014 jumlah hotspot tercatat 11.272,  setahun berikutnya yaitu tahun 2015, tersisa menjadi 3.400 hotspot.  Penurunan dari tahun 2015 ke 2016 juga cukup tinggi, yaitu dari 3.400 tersisa menjadi 1.397 hotspot. Yang lebih membanggakan adalah angka penurunan hotspot dari 2016 ke 2017, yaitu dari 1.397 tersisa menjadi 190 hotspot.

Karena kabut asap berasal dari karhutla, maka inti pencegahan dan penanganan karhutla bersumber dari sejauh mana kemampuan untuk meminimalisir karhutla. Persoalan ini pula yang ditangani sungguh-sungguh oleh jajaran Pemerintah Provinsi Riau. Bekerja sama dengan jajaran terkait, penanganan karhutla di daerah ini membuahkan hasil yang membanggakan, terutama di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai “sarang karhutla.”

Setidaknya, tercatat lima daerah (kabupaten/kota) di Riau yang angka karhutlanya bisa ditekan sedemikian rupa. Selama ini keempat daerah dimaksud menjadi penyumbang karhutla terbanyak, karena di daerah-daerah itu sering terjadi karhutla yang menghasilkan kabut asap. Keempat daerah dimaksud, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, dan Kota Dumai.

Untuk Rohil, kalau pada 2014 luas lahan terbakar mencapai 2.833 hektare, pada 2015 bisa ditekan sehingga tersisa menjadi 435 hektare. Dua tahun berikutnya, yaitu 2016 dan 2017, luas lahan yang terbakar di sana hanya tercatat 200 hektare saja. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kota Dumai. Kalau pada 2014 luas lahan terbakar di sana 1.454 hektare, berkurang drastis menjadi 167 hektare pada 2015, serta 156 hektare pada 2016 dan 15 hektare 2017. 

Keberhasilan penanganan karhutla yang secara statistik angka termasuk tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kalau pada 2014 kasus karhutla di daerah itu tercatat seluas 8.259 hektare, pada tahun 2015 berhasil ditekan sedemikian rupa sehingga tersisa menjadi 326 hektare. Dua tahun berikutnya, yaitu pada 2016 dan 2017, kasus karhutla di daerah itu hanya tersisa 115 hektare dan 16 hektare saja.

Keberhasilan yang tak kalah membanggakan yaitu penanganan karhutla di Kepulauan Meranti. Kalau pada 2017 kasus karhutla di daerah otonom termuda di Riau itu tercatat sebanyak 7.215 hektare, angka itu hanya tersisa 142 hektare pada tahun 2015. Sempat naik menjadi 487 hektare pada tahun 2016, pada tahun 2017 angka karhutla di sana kembali bisa ditekan sehingga tersisa menjadi 107 hektare.

Keberhasilan serupa juga berhasil ditorehkan saat menangani karhutla di Kabupaten Siak. Kalau pada 2014 angka karhutla di Negeri Istana ini tercatat sebanyak 1.296 hektare, setahun berikutnya yaitu tahun 2015 tersisa menjadi 204 hektare, dan menjadi 147 hektare pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, yang merupakan data terakhir, angka karhutla di daerah itu hanya tersisa tiga hektare saja.

Dalam satu acara berbagi pengalaman dalam penanggulangan karhutla, di Australia, Selasa (22/01/2018), Duta Besar RI di Canbera Chiristiarto Legowo di hadapan rombongan Delegasi RI yang dipimpin Kepala BNPB RI Willem Rampangilei,sangat mengapresiasi keberhasilan Indonesia menanggulangi karhutla, terutama di Provinsi Riau, yang selama ini menjadi topik internasional khususnya Singapura dan Malaysia. Pada 2016 dan 2017, telah berhasil menjadikan Riau bebas asap.

Keberhasilan Provinsi Riau menanggulangi bencana karhutla berbuah penghargaan dari BNPB RI, instansi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden dalam soal kebencanaan. Piagam Penghargaan yang kali kedua setelah tahun 2016 ini, diberikan Kepala BNPB William Rampingilei kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, pada Rakernas Penanggulangan Bencana di Bali Kamis (22/2/2018).

Gubernur Riau Arsyadjulliandi Rachman mengatakan penghargaan itu merupakan buah sinergitas semua komponen di Riau dalam mengatasi karhutla. "Kita mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu menangani karhutla di Provinsi Riau, terutama TNI/Polri, Manggala Agni, BPBD kabupaten/kota di Riau, Masyarakat Bebas Api, dan unsur lainnya,’’ ujarnya. 

Bagi Gubernur Riau yang akrab dipanggil Andi Rachman itu, keberhasilan Riau menangani karhutla didasarkan pada niat yang tulus dan kemauan yang kuat dari semua komponen dimaksud untuk membebaskan Riau dari bencana yang selama belasan tahun mendera daerah dan masyarakat Riau. "Kalau segala sesuatu didasarkan dengan niat yang tulus dan kemauan yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin," pungkasnya. (rls)