RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memprotes keras pembekuan atau suspend sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

"Tidak salah kemudian kita berpikir pemerintah sekarang represif dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi kan. Karena bertubi-tubi ini dari kejadian foto yang diunggah Pak Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah hari ini mendadak dihapus Instagaram, dan hari ini beberapa akun Twitter termasuk akun teman kami Ferdinand Hutahaean yang di media sosial dikenal kritis kepada pemerintah malah di-suspend, kan memang terjadi di pemerintahan sekarang ini," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6/2018).

"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kritik Jansen. 

Jansen lalu mengungkit beberapa demo terhadap SBY di zaman pemerintahan SBY. Menurut Jansen, SBY menerima kritikan dengan terbuka.

"Pak SBY yang dibawain kerbau aja santai-santai aja. Serangan dan tuduhan oposisi yang sekarang ganti berkuasa juga tidak kalah kerasnya pada masa itu. Tapi beliau santai aja. Itulah Demokrasi. Telinga pemimpin harus tebal, bukan dikit-dikit main hukum dan bungkam," katanya.

Jansen memandang, tidak salah jika publik membandingkan demokrasi era SBY dengan Jokowi. Dia menyebut SBY sebagai sosok yang sangat menerima demokrasi.

"Yang pensiunan militer di masa pemerintahannya tidak memberangus ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi, kok zaman now yang dipimpin kalangan sipil malah gayanya melebihi era Pak SBY yang notabene militer yang selama ini dikenal galak dan keras," kata dia. 

Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara. 

Sumber : Detikcom