RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) keliru dalam menerbitkan daftar 200 penceramah yang direkomendasikan. Ia menyarankan agar Kemenag segera menganulir kebijakan tersebut.

 

"Saran saya ke Kementerian Agama tidak perlu ragu, tidak perlu juga malu-dengan keputusan yang saya anggap keliru itu, anulir saja keputusan itu, list itu, dan tidak perlu ditambah daftarnya karena tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan kehidupan keumatan kita," kata Dahnil seperti dikutip detikcom, Minggu (20/5/2018).

 

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan umat kepada pemerintah.

 

"Saya harap Kemenag perlu ditinjau daftar list ini dan tidak perlu dibuat lagi daftar baru untuk mengakomodasi yang lain. Karena, semakin banyak nama-nama di list itu akan semakin banyak muncul prasangka dan tuduhan kepada mereka yang masuk dalam list itu dan tuduhan kepada pemerintah," ulasnya.

 

Menurut Dahnil, keputusan itu berpotensi menimbulkan perpecahan antarmubaligh dan juga rasa ketidakpercayaan umat terhadap mubaligh. Hal ini tidak baik untuk umat.

 

"Kemudian memunculkan sakwasangka, kemudian memunculkan fitnah dan macam-macam dan cenderung mengakibatkan pecah-belah di antara mubaligh itu sendiri dan di antara umat. Di sisi lain muncul kecurigaan dari umat, para mubaligh, kepada negara dan itu tidak elok dan tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan negara," paparnya.

 

Dahnil memahami keputusan tersebut dibuat karena kekhawatiran pemerintah terkait adanya isu ulama atau mubaligh yang kurang Pancasilais. Kalaupun ada kekhawatiran itu, menurutnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan daftar penceramah yang direkomendasikan.

 

"Kalau pun seperti itu, ada baiknya diundang mubaligh-mubaligh itu dialog, jangan monolog dengan membuat hal-hal seperti ini melalui list tersebut," katanya.

 

Membuka pintu dialog dengan para ulama yang dinilai kurang memiliki nasionalisme, merupakan salah satunya jalan untuk memecahkan masalah. Melalui dialog, para ulama bisa diajak untuk saling mengintegrasikan ilmu keislamanannya dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

 

"Dialog akan buka pintu mutual understanding. Kita bersepakat kehidupan kebangsaan Indonesia dirawat melalui lisan-lisan para mubaligh yang terus mengintegrasikan nilai Pancasila atau nilai ke-Indonesia-an dengan nilai keislaman, integrasi itu menghasilkan produk sebagai Pancasila dan tentu itu nilai dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara," terangnya.

Menurutnya, banyak ulama yang tergabung dalam organisasi Islam yang memiliki komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika pemerintah tetap pada kekhawatiran itu, penerbitan daftar penceramah yang direkomendasikan dinilainya bukan solusi yang baik.

"Kalau ada kekhawatiran dari pemerintah silakan diajak dialog berbagai pibak tersebut, jangan mmebuat kebijakan kontraproduktif yang justru berdampak terhadap perpecahan umat itu sendiri dan muncul fitnah sehingga tidak baik untuk kehidupan bernegara kita," tuturnya.

 

Dahnil sendiri masuk dalam daftar tersebut. Ia pun meminta Kemenag untuk mencabut namanya dari daftar 200 penceramah yang tidak direkomendasikan.

 

"Kalau Kemenag bersikukuh harus tetap ada daftar itu, saya harap nama saya dianulir karena saya menolak dengan banyak hal, karena saya tidak layak sama sekali," katanya. 

 

Sumber: detik