Sempat Jadi Polemik, Gedung Dewan Kembali Dijaga Sekuriti dari Pihak Ketiga

Kamis, 19 April 2018 - 21:45 WIB

Gedung DPRD PRovinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau kembali dijaga sejumlah tenaga pengamanan dari pihak ketiga. Padahal tahun 2017 lalu, pengadaan tenaga pengamanan ini sempat mejadi polemik hingga akhirnya dibatalkan.

Pantauan Riaumandiri.co, tenaga pengamanan ini terlihat berjaga di sejumlah pintu dan meja resepsionis yang ada di rumah rakyat itu. Tenaga pengamanan tersebut terlihat mengenakan pakaian safari warna hitam.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Riau, Firdaus mengatakan, tenaga pengamanan itu penting diadakan mengingat vitalnya objek yang ada di Gedung DPRD Riau. "Apalagi aset banyak di gedung Dewan. Supaya terjaga dengan baik dan tidak hilang," ungkap Firdaus, Jumat (19/4).

Selain itu, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), keamanan yang dilakukan pihak ketiga agar kinerja anggota Dewan tidak terganggu dan suasana kondusif. Lebih lanjut dia mengatakan, tenaga pengamanan pasti ada di setiap kantor dan gedung pemerintahan maupun swasta. "Sepanjang itu sesuai aturan dan dibutuhkan untuk keamanan, tidak masalah," imbuh Firdaus.

Masih menurut Firdaus, pihak pengamanan bisa dari mana saja, apakah itu dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, ataupun pihak ke tiga. "Namun Sekwan (Sekretaris Dewan, Kaharuddin,red) yang lebih tahu. Karena dia (Sekwan,red) yang mengurus jasa pengamanan itu," pungkas Firdaus.

Dari informasi yang dihimpun, penyediaan jasa pengamanan itu bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2018 dengan nilai paket Rp4,5 miliar. Dari 15 perusahaan yang mengikuti proses tender, tercatat PT Datama yang memenangkan proyek tersebut dengan harga penawaran Rp2.169.764.514,81.

Pada tahun sebelumnya, pengadaan tenaga pengamanan di Gedung DPRD Riau juga pernah dilakukan. Terkhusus pada 2017 lalu, kegiatan yang dikerjakan PT Karya Satria Abadi (KSA) itu menimbulkan polemik.

Saat itu, proyek mencapai Rp5,6 miliar dari Rp6,1 miliar dalam pagu lelang yang dianggarkan dalam APBD Riau, untuk pengadaan tenaga pengamanan yang berjumlah 136 orang.

Selain untuk upah, anggaran sebesar itu ternyata juga digunakan untuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan tenaga pengamanan. Namun kenyataannya, pihak perusahaan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, hingga akhirnya mengundurkan diri.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor: Nandra F Piliang