Cagub Riau Nomor 4 Beri Perhatian Besar Terhadap Naker Lokal, Ini Buktinya
Arsyadjuliandi Rachman, Calon Gubernur Riau nomor 4, kampanye dialogis dengan masyarakat Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Ahad (15/4/2018).
RIAUMANDIRI.CO, DUMAI - Arsyadjuliandi Rachman, Calon Gubernur Riau nomor 4, punya komitmen yang besar dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.
Hal ini terungkap saat kampanye dialogis Andi Rachman dengan masyarakat Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Ahad (15/4/2018).
Ismiyanti, warga setempat dalam sesi dialog mengadu soal banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di perusahaan perusahaan di Dumai. Kondisi ini membuat putra-putri asal Dumai banyak yang masih menganggur, meskipun sudah sarjana.
"Perusahaan di sini banyak pak. Katanya ini kota industri. Tapi, anak anak kami malah banyak tidak diterima kalau melamar pekerjaan di perusahaan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Andi Rachman langsung menginstruksikan anggota DPRD Dumai terutama yang berasal dari Fraksi Golkar untuk responsif terhadap pengaduan masyarakat atas masalah naker lokal ini.
"Saya yakin Dumai juga sudah punya perda yang mengatur soal itu. Sekarang harus diperkuat pengawasan pelaksanaan perda itu di lapangan," ujarnya.
Provinsi Riau punya Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau. Dengan perda ini, perusahaan harus mengakomodir 75 persen tenaga kerja lokal dan 25 persen dari luar.
"Karena provinsi juga ikut mengeluarkan izin berdirinya industri dan perusahaan ini. Makanya harus ditekankan untuk memberdayakan naker lokal. Kalau nggak, tidak kita keluarkan rekomendasi perpanjangan sejumlah izinnya," jelasnya.
Namun demikian, hal yang lebih penting adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang berdaya saing dan terampil. Hal ini bisa dicapai dengan pelaksanaan berbagai macam kegiatan workshop dan pelatihan sertifikasi. Provinsi punya Badan Latihan Kerja yang harus dimanfaatkan sebaiknya baiknya untuk pengembangan sumber daya manusia.
"Jadi perusahaan juga menerima tenaga kerja yang berkualitas. Jadi bisa berjalan beriringan. Perusahaan dan masyarakat bisa saling menguntungkan," tukasnya. (rls)
Berita Terkait
