Gubri Prioritaskan Infrastruktur Inhil, 4 Tahun Gelontorkan Rp482,8 Miliar

Sabtu, 24 Maret 2018 - 14:08 WIB

Kadis PUPR Riau Dadang Eko Purwanto

RIAUMANDIRI.CO,PEKANBARU - Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten yang mendapat perhatian penuh dari Arsyadjuliandi Rachman, baik ketika menjabat Wakil Gubernur Riau pada Februari 2014, apatah lagi saat menjadi Gubernur Riau pada Mei 2016 dan sampai sekarang. Buktinya, selama empat tahun (2014 s/d 2017) Pemerintah Provinsi Riau sudah menggelontorkan dana sebesar Rp482.867.982.472,- untuk pembangunan infratruktur Negeri Seribu Parit itu.

Selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Riau juga menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan jaringan irigasi, rawa, dan pengendalian banjir penyediaan dan pengelolaan air minum untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Di samping tentunya dana untuk pembangunan bidang kesehatan, pembangunan rumah layak huni, dan bidang lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, MT membenarkan bahwa sejak 2014 Kabupaten Inhil selalu mendapat porsi anggaran yang cukup besar, khususnya untuk program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan jaringan irigasi, rawa, dan pengendalian banjir penyediaan dan pengelolaan air minum.

“Pak Gubernur memang konsen pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur di semua daerah di Provinsi Riau. Indragiri Hilir tentu mendapat porsi anggaran yang cukup besar karena wilayahnya yang luas, dan masih kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mesti dibangun untuk membuka isolasi daerah demi peningkatan ekonomi warga,” ujar Dadang, Jumat (23/3/2018) kemarin.

Dinas PUPR Provinsi Riau, dari 2014 s/d 2017 Pemprov Riau telah menggelontorkan dana sebesar Rp482.867.982.472 untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, di Kabupaten Inhil. Dan tahun 2018, sudah siap dana APBD Provinsi Riau miliaran rupiah baik untuk pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya.

Dari data tersebut, tertulis pada 2014, Pemprov Riau telah mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil sebesar Rp48.610.498.215 untuk 10 kegiatan/proyek.

Pada 2015, Pemprov Riau kembali mengucurkan dana (realisasi kegiatan) untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, bahkan hampir 400 persen kenaikkannya, yakni sebesar Rp179.899.279.099,- untuk 11 kegiatan.

Pada 2016, kembali Pemprov Riau menggelontorkan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, yakni sebesar Rp132.982.261.703, untuk 20 kegiatan.

Pada 2017, kendati banyak kegiatan terkena rasionalisasi, Pemprov Riau tetap mengucurkan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di Inhil, yakni sebesar Rp121.375.943.455, untuk 14 kegiatan/proyek.

Anggaran 2018

Dan pada 2018 Pemprov Riau kembali menganggarkan dana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, yakni Pemeliharan Jalan Selensen-Kota Baru-Bagan Jaya dengan pagu anggaran Rp2.250.000.000; Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Daerah Irigasi (DI) Rp400.000.000; Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa Rp273.848.000; dan Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Reteh Kecamatan Keritang Rp1.200.000.000,-

Kadis PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto mengatakan, anggaran sebesar Rp4,1 miliar tersebut merupakan anggaran untuk pembangunan kontraktual jalan Selensen. Sedangkan untuk anggaran pembangunan jalan lainnya juga ada dianggarkan, besarnya mencapai Rp15 miliar.

Selain itu, jelasnya, untuk perbaikan jalan Rengat-Tembilahan juga dianggarkan sebesar Rp10 miliar. Termasuk di antaranya ruas jalan Provinsi, Tembilahan-Simpang Kuala Saka, Simpang Kuala Saka- Khairiah Mandah, Simpang Kuala Saka-Teluk Lanjut-Sungai Guntung, Tembilahan-Enok, Enok-Batas Jambi, Sungai Luar-Teluk Pinang-Kuala Gaung.

"Sudah ada dimasukkan anggarannya, jalan-jalan itu di-grading perbaikan dan sudah dimulai untuk fungsionalnya, kalau tak salah mencapai Rp30 M. Jadi, APBD yang ada di provinsi itu dibagi-bagi ke kabupaten/kota lainnya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan daerah. Itu belum termasuk, bantuan keuangan (bankeu) ke masing-masing kabupaten/kota,’’ tutur Dadang. (rls)

Editor: Rico Mardianto