PUPR Kampar: Pembangunan Infrastruktur Harus Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
Kadis PUPR Kampar Afdal (kanan), saat rapat forum perangkat daerah lanjutan hari ke tiga di aula Bappeda Kampar, Jumat (9/3/18).
RIAUMANDIRI.CO, BANGKINANG - Salah satu pertimbangan bagi desa dan kecamatan untuk mengusulkan pembangunan di bidang infrastruktur adalah keberadaan infrastruktur dapat menunjang atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar Afdal, yang juga Koordinator Forum Gabungan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada rapat forum perangkat daerah lanjutan hari ke tiga di aula Bappeda Kampar, Jumat (9/3/18).
“Utamakan usulan infrastruktur itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apapun kegiatan ekonomi di desa dan di seluruh kecamatan selalu berhubungan dengan infrastruktur,” ujar Afdal di hadapan forum.
Rapat forum perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan hari ke tiga ini diikuti oleh camat dan staf, dan OPD yang terkait dengan bidang infrastruktur dan kewilayahan, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo Persandian dan Dinas Lingkungan Hidup.
Rapat tersebut dipimpin Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Safri. Disampaikan Afdal bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi secara nasional di atas 5 persen, sementara partumbuhan ekonomi Kampar masih di bawah 4 persen.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu permasalahan daerah saat ini. “Kalau bisa seluruh usulan pokir, usulan kecamatan dan renja OPD yang terkait infrastruktur muaranya adalah peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kampar Safri menyampaikan bahwa rapat forum perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan hari ke tiga ini untuk menyelaraskan usulan prioritas kecamatan terkait lintas OPD dan lintas kewenangan. “Usulan yang dinilai layak atau tidak harus diikuti dengan alasannya,” ujar Safri.
Reporter: Herman Jhoni
Editor: Rico Mardianto
