JAKARTA (HR)- Presiden Joko Widodo baru saja mengadakan rapat terbatas (ratas) mengenai progres proyek pembangunan 1 juta rumah.

Salah satu yang menjadi hasil rapat tersebut menurunkan uang muka dari 5 menjadi 1 persen untuk rumah yang diakses melalui program khusus kredit kepemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP) atau rumah bersubsidi.

"Untuk menjangkau MBR, kita akan menurunkan uang muka dari 5 menjadi 1 persen. Aturan ini sudah disetujui," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Menteri Basuki menyebut, dengan uang muka sebesar 1 persen ini akan membuat masyarakat tidak lagi terbebani.

"Kemudian juga untuk uang muka, karena biasanya orang bisa mencicil bulanannya, karena flat sehingga akan semakin ringan. Seperti dulu orang mencicil Rp70.000 terasa berat, sekarang kan ringan sekali, tapi yang berat justru uang mukanya. Jadi, kita memberikan uang muka hanya 1 persen dari harga rumah," imbuhnya.

Menteri Basuki menuturkan, pemerintah mendapat porsi membangun 600 ribu rumah untuk MBR. Sebanyak 98 ribu rumah akan dibangun melalui dana APBN, kemudian sekira 500 ribu unit akan dibangun melalui kerjasama antara BUMN dan swasta, dan sisanya 30 ribu unit akan dibangun oleh pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian yang non-MBR, ada 3,4 juta rumah. Ini semua sudah siap untuk dilaksanakan. Hanya policy-nya agar lebih terjangkau kepada MBR," imbuh Basuki.

Selain menurunkan uang muka untuk kredit perumahan rakyat (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 1 persen, pemerintah juga akan memberi bantuan sebesar Rp4 juta untuk uang muka.

"Karena biasanya kalau yang sebelumnya uang muka 5 persen, itu ditambah biaya macam-macam seperti PPN dan sebagainya, itu menjadi sekira 10 persen, makanya kita jadikan 1 persen ditambah Rp4 juta cash," kata Basuki Hadimuldjono.

Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan suku bunga cicilan KPR untuk rumah bersubsidi dari 7,5 persen menjadi 5 persen. Ini bertujuan agar rakyat miskin di Indonesia semakin mudah memiliki rumah.

"Itu FLPP. Sehingga, mudah-mudahan kalau begitu MBR bisa lebih menjangkau," jelasnya.

Selain itu, untuk benar-benar menyasar MBR memiliki rumah, pemerintah juga akan memakai sistem kredit usaha rakyat (KUR) bagi yang tidak mempunyai payroll payment karena tidak mengakses perbankan.

"Sehingga bisa, mohon maaf, misalnya sopir taksi, dia mampu tapi tidak punya akses ke bank karena tidak ada penjaminnya. Kita akan pakai itu, sehingga lebih memperluas jangkauan dari program ini," tukasnya.(okz/ara)