Impor Beras Disebut Karena Buruknya Koordinasi Pemerintahan Jokowi
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi.
Menurutnya, memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, impor terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Menurut Bambang, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lainnya.
“Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementrian lain berantakan,” ujar Bambang, Senin (19/2/2018).
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kegaduhan soal data produksi beras keluarkan Kementerian Pertanian merupakan kesalahan fatal. Ia melihat perlu dilakukan evaluasi total terhadap kinerja sang menteri.
"Dari situ saya rasa perlu evaluasi total. Evaluasi total itu ya perombakan kabinet," ujar Bhima.
Menurut dia, kegaduhan akan beras yang menyeruak, mempertaruhkan kredibilitas presiden. "Penekannya lebih ke arah menteri pertanian yang lebih bertanggung jawab. Soalnya selama ini kan kita selalu dibilang surplus untuk berbagai komoditas, misalnya beras," Bhima.
Sedangkan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, kebijakan impor beras menurutnya bukanlah hal yang baru. Di bawah pemerintahan Joko Widodo dan kepemimpinan Amran di Kementerian Pertanian, pemerintah menurutnya hanya menghasilkan kebijakan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai Rp16,9 trliliun lebih.
Secara umum, ia melihat tak ada program di Kementan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan. Ia malah mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat menyatakan dalam auditnya, Kementan perlu mengklarifikasi masalah di pengadaan benih, lahan, dan pestisida.
“Harusnya hal ini ditanggapi. BPK harus bawa ke ranah hukum kalau tak ditanggapi,” kata dia.
Terkait dengan program cetak sawah, Uchok melihat hal ini tidak juga terealisasi sesuai dengan target dan tujuan. Sebab pengelolaan program di kementan tak berjalan sebagaimana mestinya, begitu juga dengan koordinasi yang kurang.
“TNI dilibatkan, tapi enggak berjalan. Makanya yangg harus dilibatkan itu masyarakat, kalau TNI biar urus soal pertahanan deh, enggak usah di bawa-bawa kesitu. Enggak bakal efektif, justru menggangu kerja (utama) TNI saja,” ucap dia.
Sumber: Okezone
Editor: Nandra F Piliang
.jpeg)
Berita Terkait
