Tak Adil, Sayed Sesalkan Harga Jual Pertalite di Riau Paling Mahal

Senin, 05 Februari 2018 - 08:48 WIB

Sayed Abubakar Assegaf, anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Riau I.

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Riau I Sayed Abubakar Assegaf menyesalkan harga Pertalite di Riau paling mahal se Indonesia. Kondisi ini dia nilai sebagai ketidakadilan dan ironi lantaran Provinsi ini adalah penghasil migas terbesar di tanah air.

"Pertamina dan Pemprov Riau harus segera duduk bersama mencari solusi menurunkan harga jual Pertalite di Riau. Harga jual Pertalite di Riau yang berlaku saat ini tidak adil dan mencederai perasaan masyarakat Riau," papar Sayed Abubakar Assegaf yang juga Politisi Partai Demokrat ini, Senin (5/2/2018) pagi.

Sayed mengatakan hal itu menanggapi penetapan harga Pertalite di Riau sebesar Rp8.000/liter per 20 Januari 2018 oleh Pertamina. Harga ini naik dari Rp7.900/liter yang berlaku 2 Mei 2017. Harga ini merupakan paling mahal se-Indonesia.

Pihak Pertamina mengungkapkan harga Pertalite termahal di daerah ini karena kebijakan Pemprov Riau menetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10% dari harga dasar. Padahal di provinsi lainnya sekitar 5%.

Sayed Abubakar mengingatkan mahalnya harga Pertalite di Riau bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pasalnya, masyarakat merasa kebijakan tersebut bukan saja tidak adil namun juga tidak logis dan ironis dalam kacamata warga Riau.

"Semua masyarakat Riau sejak turun temurun sudah tahu ada lapangan minyak di daerah ini. Bahkan produksinya paling besar. Namun kini masyarakat Riau dipaksa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite paling mahal. Coba bagaimana logikanya?," papar Sayed Abubakar, anggota legislatif yang kelahiran Pekanbaru ini.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VII DPR RI, Sayed menegaskan akan mempertanyakan soal ini kepada Kementerian ESDM dan Pertamina. Dia berharap Menteri ESDM Ignasius Jonan maupun Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik bisa memberikan jawaban dan solusi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Riau. (rls)