Penataan Aset Berantakan, Pemprov Tak Pernah Beri Data ke Dewan
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tidak memiliki data terkait aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya, beberapa kali diminta, Pemprov Riau tak kunjung menyerahkannya. Hal ini tentunya berpengaruh pada upaya penyusunan anggaran.
Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPRD Riau, Marwan Yohanis, saat ditemui di Gedung DPRD Riau, Senin (29/7/2018). Dikatakannya, sejauh ini penataan aset oleh Pemprov Riau masih terkesan berantakan dan jauh dari kesempurnaan. Sejumlah aset dan posisinya banyak yang tidak diketahui. Terkait hal ini, Marwan mengaku juga menerima informasi dari masyarakat.
"Memang sampai hari ini penataan tentang aset kita itu masih jauh dari sempurna. Buktinya, baru-baru ini saya juga mendapat laporan adanya aset kita di Dumai, tentang tanah. Sampai hari ini bagaimana status tanahnya kita gak jelas. Itu waktu saya masih di Komisi B (DPRD Riau) sudah kita pertanyakan," ungkap Marwan.
Selain lahan di Dumai tersebut, dia juga menyoroti aset yang ada di Pasar Cik Puan Pekanbaru, yang hingga kini belum jelas statusnya. "Termasuk tentang aset kita masih terbengkalai di Pasar Cik Puan. Itu sebetulnya apakah (milik) Pemko (Pemerintah Kota Pekanbaru,red) atau Pemprov (Pemerintah Provinsi Riau,red) sampai hari ini belum diselesaikan," lanjut Politisi Partai Gerindra itu.
Terkait karut marut aset ini, Legislator asal Kuantan Singingi (Kuansing) itu, menyebut bahwa pihaknya kerap menyampaikan hal ini kepada Pemprov Riau. Beberapa kali pertemuan, komisi yang membidangi aset terus meminta data aset milik Pemprov Riau, khususnya saat-saat penyusunan anggaran. Namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Pemprov Riau.
"Kalau berbentuk laporan tentang aset sudah kami beberapa kali kita bicarakan di rapat-rapat dengan Pak Sekda (Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi,red) terutama di saat kita membahas tentang anggaran. Tentu kita harus paham berapa aset kita yang harus dirawat, berapa aset kita yang masih tersedia, dimana saja dan lain sebagainya. Itu tetap selalu kita bicarakan dengan Pemprov," lanjut Marwan Yohanis.
Dia pun tidak menampik adanya informasi terkait kebobrokan penataan aset. Namun rumor tersebut harus segera disikapi dengan baik.
"Termasuk, memang kita tidak boleh berdasarkan isu. Tapi kita boleh saja menduga adanya aset-aset yang pindah tangan dan lain sebagainya. Atau, tidak pindah tangan tapi digunakan oleh orang yang tidak semestinya," imbuh Marwan.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut Marwan, pihaknya berharap Pemprov Riau segera melakukan penataan, agar aset-aset yang ada bisa tertata dengan baik. "Bagaimana kita mau buat perencanaan dengan bagus kalau datanya amburadul. Banyak aset kita, aset bergerak, yang tidak bergerak yang belum terdata dengan baik," pungkas Marwan Yohanis.
Reporter: Dodi Ferdian
Editor: Rico Mardianto