Bela Petani, Sayed Abubakar Ajak Masyarakat Tidak Beli Beras Impor

Selasa, 16 Januari 2018 - 18:20 WIB

Sayed Abubakar Assegaf, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sayed Abubakar Assegaf mengajak masyarakat tidak membeli beras impor. Kendati beras impor dijual lebih murah, Sayed minta masyarakat tetap membeli beras lokal demi ikut membantu kesejahteraan petani.

"Mari kita lakukan langkah konkrit dan nyata menghadapi kontroversi beras impor. Caranya dengan tidak membeli beras impor, namun tetap membeli beras lokal hasil petani, saudara kita sendiri," papar Sayed, anggota DPR daerah pemilihan Riau I di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Sayed mengatakan, ada beberapa keuntungan dengan tetap membeli beras lokal. Pertama, secara kualitas sudah terjamin dengan rasa yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat mengonsumsi nasi. Kedua, ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Jika masyarakat secara luas tetap membeli beras lokal, maka secara langsung akan menjawab penolakan terhadap beras impor. Toh, produksi beras lokal sudah mencukupi kebutuhan pasar. Ini juga sebagai bukti bahwa masyarakat tetap mencintai produk dalam negeri yang dihasilkan oleh jerih payah petani," papar Sayed Abubakar Assegaf.

Sayed juga menambahkan, kebijakan impor beras 500.000 ton yang dilakukan Menteri Perdagangan mengabaikan akal sehat dan patut dipertanyakan. Sebab, data dan pernyataan Kementerian Pertanian menyebutkan saat ini stok beras melimpah dan menghadapi musim panen.

"Menurut saya kebijakan ini banyak kejanggalannya. Saat ini stok melimpah dan harga beras masih terkendali. Bulan Januari dan Februari akan terjadi panen raya. Jadi untuk apa harus impor beras? ujar Sayed.

Sebagai wakil rakyat yang sering berhubungan dengan para petani, Sayed mengaku kecewa dengan kebijakan impor beras itu. Kebijakan yang dinilai tidak memiliki landasan kuat itu juga sarat dengan nuansa yang dipaksakan.

"Kalau dicermati kejanggalan kebijakan impor beras ini karena tidak ada rekomendasi dari pihak Menteri Pertanian. Padahal sesuai UU Pangan, maka impor beras harus dan wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian," ujar Sayed sambil mengingatkan adanya agenda lain dalam kebijakan ini.

Namun, mengingat pemerintah tampaknya tetap ngotot impor beras, maka dia mengajak masyarakat melakukan langkah perlawanan nyata dengan tidak membeli beras impor itu nantinya. Jika cara ini bisa diwujudkan akan menjadi shock therapy terhadap pemerintah agar tidak gegabah mengabaikan kepentingan petani dalam mengelola kebijakan pangan. (rls)

Editor : Mohd Moralis