OPD Diminta Tingkatkan Pengawasan dan Keselarasan dengan Visi Misi Bupati
RIAUMANDIRI.CO, ROHUL - Wakil Bupati Rokan Hulu mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat agar meningkatkan pengawasan serta keselarasan antara visi-misi tujuan dan sasaran kebijakan dalam mendukung terwujudnya misi Bupati Rohul.
Langkah untuk mewujudkan hal tersebut yang perlu dilakukan menurutnya, pertama: mengimplementasikan SPIP di lingkungan masing-masing dengan membentuk satuan tugas pelaksana untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko. Kedua: penuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disampaikan oleh BPKP dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Rohul. Dan yang ketiga: mempedomani dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rohul, H. Sukiman, dalam sambutannya saat menghadiri acara sosialisas Maturitas SPIP, Penandatangan Pakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018, yang ditaja oleh Badan Inspektorat Rohul, Selasa (16/1). Ditegaskannya, dengan adanya penilaian resiko, diharapkan akan terdapat keselarasan vertikal.
“Keselarasan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan keselarasan horizontal yang dimaksud adalah keselarasan antara visi misi tujuan dan sasaran kebijakan serta program kegiatan yang mewujudkan atau mendukung terwujudnya misi Bupati Rohul, dalam hal penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegas Sukiman.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, OPD diminta selalu konsultasi dan berkoordinasi, baik melalui inspektorat Kabupaten Rohul, maupun kepada BPKP Riau, untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih sekali atas terselenggaranya acara ini. Dimana, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah yang mengamanatkan bahwa BPKP memberikan pembinaan kepada setiap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di dalam mengimplementasikannya,” ujar dia.
Pada kesempatan itu juga, Sukiman juga meminta kepada BPKP Riau, agar memberikan bimbingan dan pendampingan di dalam setiap proses pemenuhan dokumen-dokumen di instansi Pemkab Rohul. Hal ini demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa.
Sementara itu, Dikdik Sadikin dalam arahannya mengatakan, seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemkab Rohul agar berkontribusi dalam meningkatkan SPP ke level 3, karena SPP Rohul selama ini dinilai masih berada di bawah level 3.
“Mohon partisipasi dari semua OPD. Jangan sampai ada OPD yang sudah bagus kemudian dijatuhkan oleh DPD yang gak bagus. Karena kita bicaranya dalam kumulatif seluruh Pemda. Untuk itu saya berpesan, jangan jadi hilang susu sebelanga hanya karena nila setitik,” tegas Kepala BPKP Riau.
Pada kesempatan itu juga, Dikdik, menegaskan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, serta bebas dari KKN.
Sosialisasi Maturitas SPIP, Penandatangan Pakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018 yang digelar di Sapadia Hotel tersebut dihadiri seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang ada di lingkungan Pemkab Rohul, dan seluruh Camat se Rohul.
Reporter: Agustian
Editor: Nandra F Piliang