BNNP Berharap Pemprov Bangun Kantor dan Balai Rehab

Rabu, 27 Desember 2017 - 16:31 WIB

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Riau berharap dukungan pemerintah untuk membangun kantor dan balai rehabilitasi untuk menampung dan merawat para pecandu narkotika. Pasalnya, kantor yang dipakai sejak 2011 yang terletak di Jalan Pepaya Pekanbaru, sangat tidak representatif.

"Kantor BNNP Riau dan BNNK (di Riau) masih pinjam pakai maupun kontrak. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk membangun kantor dan balai rehabilitasi seperti yang ada di Lido, Batam, dan RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat)," ungkap Kepala BNNP Riau, Brigjen Pol M Wahyu Hidayat, kepada Riaumandiri.co, Rabu (27/12/2017).

Kondisi saat ini, kata Wahyu, terang berdampak pada tidak optimalnya kinerja yang dijalankan. Seperti upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadap pengguna narkoba yang terjaring dalam setiap razia yang dilakukan. Umumnya, mereka hanya menjalani rawat jalan, karena keterbatasan balai rehab yang ada.

Sementara balai rehab yang ada, banyak yang diinisiasi masyarakat. "Kita sudah ada program rehab, tapi bukan di balai rehab. Rehabilitasi di sini ada, tapi yang diinisiasi masyarakat, seperti Mitra Keluarga, Rumah Sakit Lancang Kuning. Itu yang bekerjasama dengan BNNK Pekanbaru," lanjutnya.

"Untuk pembangunan balai rehab kami sangat antusias sekali kalau ada bantuan dari pemerintah," sambungnya menegaskan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman, mengatakan pihaknya sangat mendorong BNNP Riau bekerja secara optimal, tentunya dengan fasilitas yang memadai. Namun terkait bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Taufik mengatakan sudah ada berupa lahan.

"Yang pasti dari provinsi upaya yang dilakukan adalah hibah lahan. Itu sudah diproses," ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Untuk proses lanjutannya, kata Taufik, tentu ada mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk administrasinya. "Kemarin yang telah dilakukan Pemprov adalah hibah lahan. Karena hibah itu kan ada tahapan-tahapannya, dan jangka waktunya. Mungkin itu (lahan) dulu," lanjut legislator asal Kota Pekanbaru itu.

Untuk itu, dirinya berharap ke depan ada komunikasi yang intens BNN Pusat untuk merekomendasikan ke Pemprov Riau terkait pembangunan kantor BNNP Riau dan balai rehabilitasi.

"Karena ini namanya hibah tentu harus ada komunikasi intens antara BNN Pusat rekomendasi ke Pemprov Riau. Ini ada proses-proses administrasi yang harus diikuti," sebutnya.

"Yang pasti, kita berharap dan mendorong BNNP Riau bisa terdukung, bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun tentu ada mekanisme keuangan juga yang harus diikuti," sambungnya menutup.

Sementara dari data yang dikeluarkan BNNP Riau, sepanjang tahun 2017, terdapat 773 orang yang menjalani rehabilitasi. 693 diantaranya, direhab di lembaga rehabilitasi pemerintah, dengan rincian 100 orang menjalani rawat inap di Balai Rehabilitasi (termasuk pengantaran ke Balai Rehab BNN, RSKO, BNNK Kampar), dan 593 orang menjalani rawat jalan di Klinik Pratama/Puskesmas.

Lalu, 80 orang direhab di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, dengan rincian 53 orang menjalani rawat inap medis, 14 orang rawat jalan medis, dan 13 rawat sosial medis.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor: Rico Mardianto