DPR Minta Mendikbud Menarik Buku SD Sebutkan Yerusalem Ibu Kota Israel

Kamis, 14 Desember 2017 - 10:16 WIB

Plt Ketua DPR RI Fadli Zon

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menarik dari peredaran buku pelajaran kelas enam sekolah dasar yang menyebut Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Saya kira buku tersebut harus ditarik dan dikoreksi. Bila dibiarkan, ini bakal menimbulkan kontroversi. Apalagi, Indonesia salah satu negara yang menolak Yerussalem sebagai Ibokota Israel karena kota itu adalah milik Palestina,” kata Fadli di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Dia memepertanyakan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait beredarnya buku tersebut. Bahkan dia menuding Mendikbud tidak selektif terhadap hal yang sangat sensitif tersebut. "Ini adalah hal yang sangat sensitif. Salah menyebut ibukota negara lain saja bisa ramai, apalagi ini di negara yang dianggap kontroversial dan masih ada proses perundingan perdamaian soal Israel ini," tegas Fadli.

Menurut dia, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas peredaran buku kelas 6 SD tersebut. "Jangan hanya menerbitkan buku saja tapi harus ada yang bertanggung jawab soal ini kenapa ini bisa lolos,” tegas wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Kepala Balitbang Kemdikbud untuk segera menjelaskan kepada publik, terkait adanya temuan buku pelajaran yang menjadikan Yerusalem ibukota Israel.

“Mereka harus memberikan klarifikasi, bahkan merevisi isi buku-buku tersebut. Karena dua lembaga itulah yang memiliki otoritas meneliti isi buku-buku pelajaran sebelum didistribusikan,” tegas Abdul Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2017).

“Sesuai dalam UU Sistem Perbukuan yang telah disahkan, di Pasal 69 Ayat 3 dijelaskan bahwa Kejaksaan RI harus terlibat dalam pengawasan, terutama soal substansi buku yang telah beredar. Kalau tidak, akan meresahkan masyarakat,” sambung Fikri.

Dalam penelusuran, ternyata buku yang memuat Yerusalem sebagai Ibukota Israel itu tidak hanya ditulis oleh satu nama, melainkan juga di beberapa buku lain dengan penulis berbeda juga memuat hal yang sama. Bahkan, file pdf buku tersebut masih bisa diunduh dari laman di internet.

Di sisi lain, penyebutan Yerusalem sebagai Ibukota Israel dalam buku pelajaran ini, bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang mengecam keras pernyataan sepihak Presiden AS Donald Trump.

“Juga ahistoris, karena negara-negara nonblok yang inisiatornya adalah Presiden RI pertama saat itu, yaitu Soekarno, berkomitmen untuk memerdekakan negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua negara yang hadir telah merdeka, tinggal Palestina yang belum. Maka, buku itu semangatnya bertolak belakang dengan amanah dan semangat sejarah pendiri republik ini,” tegasnya.

“Atas hal ini, saya minta agar Kemdikbud segera bekerjasama dengan Kemenkominfo. Tidak hanya merevisi isi buku, tapi juga harus serius melakukan pemblokiran situs-situs yang masih memuat penyesatan opini publik itu,” tegas mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK di Kota Tegal ini.

Berdasarkan penelusuran, penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel terdapat di halaman 69. Buku tersebut disusun oleh Sutoyo dan Leo Agung. Judul bukunya ‘IPS 6 untuk SD/MI Kelas 6’. Buku tersebut bisa dibuka lewat internet. Kemendikbud membeli hak cipta buku tersebut dari CV Sahabat. Kemudian, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud pada 2009 silam. Di bagian sampul belakang buku tertulis kalimat Buku ini telah dinilai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Buku ini juga telah dinyatakan BSNP layak sebagai buku teks pelajaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Reporter : Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto